Menang Pemilu Dua Kali, Hasto Sampaikan Mandat Megawati: Kami Punya Target Capres 2024 dari Kader Internal PDIP

Suara.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan tegas menginginkan calon presiden di Pilpres 2024 dari PDIP harus kader banteng. Terlebih PDIP merupakan parpol pemenang pemilu dua kali.

Hal ini disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Ia menuturkan sebagai partai yang dipercaya rakyat menang pemilu dua kali berturut-turut, maka akan mengusung calon presiden harus dari internal kader partai.

"Sebagai partai yang dipercaya rakyat memang pemilu dua kali, tentu saja kami punya target menetapkan calon presiden dari kader internal PDI Perjuangan," ujar Hasto dalam keterangannya, Selasa (21/3/2023).

"Ini kebijakan yang dikeluarkan ketua umum PDI Perjuangan. Ibu Megawai yang punya mandat itu," Hasto menambahkan.

Saat ditanya siapa sosok yang layak meneruskan kepemimpinan dan pemikiran Soekarno, Hasto mengingatkan bahwa sebaiknya jangan bicara figur dulu karena hal itu terkait dengan sistem dan struktur kebangsaan.

"Kalau pemikiran Soekarno kan berbicara juga tentang struktur politik, sistem ekonomi, kelembagaan, tata pemerintahan negara. Jadi itu yang harus match dengan geopolitik Soekarno. Tak bisa hanya berhenti pada figur, tapi ide, pemikiran, gagasan yang dijabarkan dalam sistem kebudayaan, sistem politik, sistem ekonomi, dan juga bahkan sistem perilaku juga," kata dia.

Terkait ada pihak yang kekinian mendorong duet Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024, Hasto tidak mempersoalkan. Hasto menyebut tidak masalah karena hal tersebut hanya wacana.

"Itu kan satu wacana. Boleh dong wacana muncul. Ketika Pak Hashim ditanya, itu (Prabowo-Ganhar) prinsip senioritas," kata Hasto.

Sebaliknya, kata dia, ada juga wacana yang berbeda muncul. Termasuk jika memang pertimbangannya senioritas maka Megawati Soekarnoputri lebih senior dari Prabowo.

"Lalu ada temen saya bilang, kalau prinsipnya senioritas ada juga misalnya Megawati-Prabowo. Itu kalau prinsip senioritas. Tapi sebagai sebuah analisis ya itu sah-sah saja," ungkapnya.