REGIONAL:
Suara.com - Wacana pembentukan koalisi besar tampak bakal serius dijajaki setelah lima ketua umum partai politik berkumpul di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023) lalu. Apalagi dalam pertemuan itu juga turut hadir Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.
Menanggapi hal itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai, jika Jokowi nampaknya merespons baik soal wacana koalisi besar. Namun, jika koalisi tersebut terbentuk tentu memiliki plus dan minusnya.
"Plusnya, pasangan capres yang diusung berpeluang hanya dua. Kalau hal ini terwujud, maka Pilpres 2024 cukup satu putaran," kata Jamiluddin kepada wartawan, Selasa (4/4/2023).
Menurutnya, Pilpres satu putaran dapat menghemat anggaran. Hal ini pas di tengah APBN yang relatif berat.
Kemudian hal yang membuat minus yakni, dengan hanya dua pasangan, rakyat tidak banyak diberi alternatif pilihan. Padahal, idealnya demokrasi diharapkan memberi lebih banyak pilihan, apalagi masyarakat Indonesia yang begitu heterogen.
"Selain itu, keterbelahan akan semakin menguat di tengah masyarakat. Padahal keterbelahan akibat Pilpres 2019 masih menguat. Antara kampret dan cebong masih kental di masyarakat, yang membuat masyarakat terbelah secara dikotomis," tuturnya.
Lalu Jamiluddin menyampaikan, minus lainnya, bila koalisi besar menang pada Pilpres 2024, maka dominasi partai pendukung pemerintah sangat kuat. Hal ini, menurutnya, dapat memperlemah DPR dalam pengawasan, seperti yang terjadi saat ini. DPR praktis sangat lemah dihadapan pemerintah.
"Sebaliknya, bila Koalisi Perubahan yang menang, DPR berpeluang sangat kuat. Sebab, Koalisi besar akan mendominasi DPR, yang akan terus mengganggu pemerintah. Pemerintah akan terus jadi bulan-bulanan, sehingga sulit bekerja maksimal karena minimnya dukungan dari DPR," ujarnya lagi.
Adapun di sisi lain, Jamiluddin menilai, adanya koalisi besar ini diharapkan tak melibatkan PDIP. Kalau ini terwujud, kata dia, maka pada Pilpres 2024 diharapkan tetap ada tiga pasangan capres yang maju.
"Dengan begitu, akan ada pasangan capres dari koalisi besar, PDIP, dan Koalisi Perubahan. Pilihan ini diharapkan dapat meminimalkan keterbelahan di tengah masyarakat," tuturnya.
"Selain itu, peluang dominasi di DPR juga dapat diminimalkan. Hal itu dapat memberi ruang pasangan capres yng menang untuk bekerja lebih maksimal," sambungnya.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi hadir dalam Silaturahmi Ramadan yang digelar DPP PAN di kantor pusat di Jakarta Selatan.
Kenyataannya mereka yang hadir tidak semuanya. Tercatat hanya ada lima ketua umum parpol yang hadir, yakni Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan sebagai tuan rumah, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.
Artinya, Silaturahmi Ramadan antar parpol koalisi pemerintahan ini minus dua parpol. Di mana Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soeakrnoputri dan Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak ada di tempat acara.
"Mbak Mega dan Bang Surya lagi keluar negeri," timpal Zulhas menjawab tanda tanya kehadiran kedua ketum.
TERPOPULER
