REGIONAL:
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) serta Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Mahfud MD, menjadi pusat perhatian pada sebuah debat dengan anggota Komisi III DPR pada Rabu, 29 Maret 2023.
Dalam debat tersebut, mereka membahas tentang transaksi mencurigakan senilai Rp 349 triliun yang terjadi di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Rapat ini berlangsung dengan sangat tegang karena Mahfud diberondong dengan sejumlah pertanyaan dari para wakil rakyat. Banyak anggota DPR yang tidak setuju dengan jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mahfud.
Namun, Mahfud bukanlah satu-satunya yang disorot dalam rapat tersebut. Beberapa anggota DPR juga menjadi sorotan publik setelah rapat yang disiarkan secara langsung itu berakhir. Diantara mereka adalah Arteria Dahlan, Bambang Pacul, dan Benny K Harman.
Hal ini tidak terlalu mengejutkan karena DPR memang dikenal sebagai lembaga yang tidak ramah terhadap para pejabat pemerintah, bahkan hingga presiden.
Bahkan, dalam sejarah Indonesia, Soekarno dan Gus Dur pernah mengalami kesulitan dengan DPR. Gus Dur sendiri pernah menerbitkan dekrit untuk membubarkan DPR dan MPR pada 23 Juli 2001 dini hari.
Dalam dekrit tersebut, Gus Dur menyatakan tiga poin utama. Pertama, DPR dan MPR dibekukan, kedaulatan kembali ditangan rakyat dengan cara membentuk badan penyelenggara Pemilu dalam waktu satu tahun. Kedua, gerakan reformasi harus diselamatkan dari unsur-unsur Orde Baru dengan membekukan Partai Golkar.
Dekrit ini tentu saja menuai protes dari berbagai pihak, termasuk Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri dan Ketua MPR Amien Rais.
Namun, Gus Dur tetap berpendirian bahwa anggota DPR seperti anak-anak taman kanak-kanak, yang dia sampaikan saat menghadiri sidang paripurna terkait pembubaran Departemen Penerangan dan Departemen Sosial.
Bahkan, Gus Dur dikabarkan sempat menyesal pernah menyamakan anggota DPR dengan anak TK.Dalam suatu percakapan dengan KH Maman Imanulhaq Faqieh di Masjid Al Munawaroh, Gus Dur mengungkapkan penyesalannya tersebut.
Gus Dur merasa berdosa karena telah merendahkan anak-anak yang suci, cerdas, dan kreatif dengan menyamakannya dengan anggota DPR yang kotor dan hanya mencari celah untuk mencari uang. Meski demikian, Gus Dur menganggap DPR tetaplah lembaga negara yang harus dihormati.
Hal ini tentu saja membuat para anggota DPR tidak senang dan menuntut Gus Dur untuk menarik ucapannya. Gus Dur kemudian menjelaskan bahwa ucapannya hanya sebatas humor belaka dan bahwa dia hanya menerapkan tradisi para kiai di pondok pesantren.
Kembali ke debat antara Mahfud dan anggota Komisi III DPR, banyak yang mempertanyakan kebenaran jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mahfud. Dalam banyak kasus, anggota DPR merasa tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh para pejabat pemerintah, dan debat kali ini tidak terkecuali.
Mungkin, dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anggota DPR, para pejabat pemerintah akan lebih teliti dalam melakukan tugas mereka dan memastikan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi prioritas utama dalam menjalankan
TERPOPULER
