Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan ada opsi baru untuk jadwal pendaftaran calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam tahapan Pemilu 2024.
Mahfud mengatakan jadwal alternatif pembukaan pendaftaran capres-cawapres itu yakni tanggal 19 Oktober hingga 24 Oktober 2023.
"Diskusi terakhir di KPU, yang diinformasikan kepada kami di pemerintah, adalah tanggal 19 sampai tanggal 24 Oktober, bukan 25 November, tapi maju satu bulan penutupannya," ujar Mahfud dalam siaran YouTube Kemenko Polhukam, Rabu (13/9/2023).
Mahfud menyampaikan percepatan pendaftaran capres-cawapres tak akan berpengaruh pada jadwal pencoblosan. Dia menegaskan pencoblosan tetap pada 14 Februari 2024.
"Pencepatan jadwal pemilu, tahapannya tetap, coblosannya tetap tanggal 14. Tapi sesudah dihitung bahwa ada ketentuan Perppu, Pemilu itu, berkampanye itu dilaksanakan setiap hari, dan harus selesai tiga hari sebelum pengumungutan suara," jelas Mahfud.
Dengan dua alternatif jadwal pendaftaran yakni 10-16 Oktober dan 19-24 Oktober capres-cawapres, menurut Mahfud tak perlu lagi ada perubahan Undang-Undang terkait Pemilu. Hanya perlu penyesuaian di Peraturan KPU (PKPU).
"Tinggal keputusannya mungkin dalam seminggu ke depan itu akan selesai, karena itu tidak perlu perubahan undang-undang, hanya diatur dalam PKPU. Dan PKPU itu dikonsultasikan oleh KPU, DPR, pemerintah dan Bawaslu, itu yang pokok," lanjutnya.
Rencana KPU
Sebelumnya, KPU berencana memajukan jadwal dan mempercepat durasi pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Awalnya, pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 19 Oktober hingga 25 November 2023. Hal tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2024.
Saat ini, KPU merancang PKPU tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden. Dalam rancangan PKPU tersebut, tahapan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden dijadwalkan pada 10 Oktober sampai 16 Oktober 2023.
Anggota KPU Idham Holik mengatakan perubahan ini dilakukan dengan dasar Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang pengesahan atas Perppu Nomor 1 Tahun 2022 perihal Pemilu.
"Pasal 276 ayat (1) UU 7/2023 menjelaskan bahwa kampanye dimulai salah satu ketentuannya adalah 15 hari setelah pasangan calon ditetapkan oleh KPU," kata Idham kepada wartawan, Kamis (7/9/2023).
"Kembali pada ketentuan yang terdapat pada PKPU 3/2022, khususnya lampiran 1, kampanye dimulai tanggal 28 November, maka dari 28 November itu dihitung mundur 15 hari ke belakang, maka muncul 13 November," tambah dia.
Hal itu disebut Idham menjadi acuan KPU dalam melakukan legal drafting atau merancang PKPU tentang pencalonan pemilu presiden dan wakil presiden.
TERPOPULER
