Kontroversi Putusan MK Gak Ngaruh! Masyarakat Malah Setuju Gibran Jadi Cawapres Prabowo

Suara.com - Hasil survei Indikator memperlihatkan kontroversi yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia capres-cawapres tidak mempengaruhi Gibran Rakabuming Raka. Meski banyak yang kecewa dengan hasil putusan MK itu, namun tidak sedikit pula masyarakat yang setuju Gibran menjadi cawapres mendampingi bakal capres Prabowo Subianto.

Dalam survei Indikator, responden diberikan pertanyaan "Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres Prabowo Subianto di Pemilu 2024 mendatang?".

Hasilnya sebanyak 51,2 persen responden memilih setuju. Sementara yang tidak setuju Gibran menjadi cawapres Prabowo berjumlah 34,1 persen dan 14,7 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Persentase itu mewakili suara di Oktober 2023. Ada peningkatan elektabilitas yang terjadi dari September 2023.

Pada September 2023, justru lebih banyak masyarakat yang tidak setuju Gibran menjadi cawapres.

"Kabar Gibran akan maju sebagai cawapres Prabowo meningkat dua kali lipat. Persetujuan Gibran sebagai cawapres Prabowo juga meningkat signifikan," demikian yang disampaikan Indikator melalui rilisnya dikutip Jumat (27/10/2023).

Kondisi serupa juga terjadi pada elektabilitas paslon. Survei Indikator memperlihatkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mencapai 36,1 persen. Persentase keduanya lebih tinggi daripada paslon lainnya.

Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapatkan 33,7 persen. Sementara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memperoleh 23,7 persen.

Sedangkan sebanyak 6,5 persen responden memilih tidak menjawab atau tidak tahu.

Mayoritas responden juga menyetujui adanya putusan MK tersebut. Meski sempat menuai kontroversi, dalam hasil survei terlihat sebanyak 69,1 persen responden setuju dengan hasil putusan MK.

"Mereka yang setuju dengan keputusan MK, cenderung mendukung Prabowo. Meskipun cukup banyak juga yang mendukung Ganjar. Sebaliknya, Anies unggul di kalangan yang tidak setuju dengan keputusan MK," demikian penjelasan Indikator.

MK memutuskan untuk tetap membatasi usia minimal capres-cawapres yakni 40 tahun kecuali bagi seseorang yang pernah menjabat kepala daerah.

Adapun responden yang kurang atau tidak setuju hanya sekitar 29,3 persen. Sebanyak 1,6 persen responden memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Survei dilakukan pada 16 hingga 20 Oktober 2023. Sebanyak 2.567 orang dilibatkan dalam pengambilan survei.

Penarikan sampel menggunakan metode multistage random sampling. Adapun toleransi kesalahan survei ini kurang lebih 1,97 persen dengan tingkat kepercayaan mencapai 95 persen.