Ke Mana Perginya Penyelesaian Kasus HAM dari Visi-Misi Prabowo-Gibran?

Suara.com - Ada perbedaan yang tampak dalam visi-misi bakal calon presiden (capres) dan cawapres 2024. Seperti yang terlihat pada visi-misi Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di mana tidak ada pembahasan soal penyelesaian kasus HAM.

Dilihat dari dokumen yang diterima Suara.com, Prabowo-Gibran memiliki visi, 8 misi atau disebut sebagai Asta Cita, 8 program hasil terbaik cepat (PHTC), 17 Program Prioritas serta Program Kerja.

Tidak ada satu pun misi yang menyinggung soal penyelesaian kasus HAM masa lalu.

Dalam Asta Cita 7, Prabowo-Gibran hendak memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

Dalam reformasi hukum, keduanya justru berfokus pada penguatan dalam segi pemberantasan korupsi.

Visi-Misi Ganjar-Mahfud

Sementara dalam visi-misi yang ditulis bakal capres-cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD, mereka menempatkan misi yakni hukum adil untuk semua.

Pada poin itu, Ganjar-Mahfud mengaku akan terus berupaya menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM secara berkeadilan.

"Utamanya terhadap kasus pelanggaran HAM yang menjadi beban peradaban bangsa dan negara," demikian yang dikutip Suara.com melalui dokumen visi-misi Ganjar-Mahfud, Kamis (2/11/2023).

Selain itu, Ganjar-Mahfud juga memiliki misi lainnya yakni menegakkan hukum secara tegas dan menghukum dengan sanksi maksimal bagi tindak kejahatan luar biasa, seperti korupsi, bandar narkoba, terorisme, kekerasan seksual, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan hidup, dan pelanggaran HAM berat.

Visi-Misi Anies-Muhaimin

Bakal capres-cawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menempatkan persoalan HAM pada misi ke-8 mereka.

Misi 8 yang dimaksud bertujuan untuk memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat.

Pada penjelasannya, Anies dan Muhaimin memiliki misi untuk menguatkan lembaga HAM nasional menuntaskan kasus pelanggaran HAM dan mendorong pemulihan sosial-ekonomi korban pelanggaran HAM.