REGIONAL:
Suara.com - Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI usai mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) saat Rapat Paripurna. Meski begitu, Masinton menilai laporan tersebut salah alamat.
Sementara itu, PKB masih menunggu ajakan untuk mendukung hak angket putusan MK yang diajukan oleh Masinton. Namun di tengah-tengah wacana hak angket, berembus kabar isu pemakzulan dari Senayan.
Partai Demokrat menanggapi hal tersebut baru sebatas opini. Ketiga artikel terkait hak angket putusan MK hingga pemakzulan terangkum dalam berita pilihan Redaksi Suara.com, Jumat (4/11/2023).
1. Masinton PDIP Ajukan Hak Angket Putusan MK ke DPR, Waketum PKB: Kalau Diajak Saya Tandatangani
![Anggota Komisi III DPR Fraksi PKB Jazilul Fawaid. [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/08/08/88627-anggota-komisi-iii-dpr-fraksi-pkb-jazilul-fawaid.jpg)
Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, memastikan Fraksi PKB bersedia jika diajak untuk sama-sama mengajukan hak angket DPR RI terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat usia capres-cawapres. Usulan hak angket ini sebelumnya disampaikan politisi PDIP, Masinton Pasaribu.
"Saya itu sahabat baik Pak Masinton. Jadi kalau Pak Masinton ngajak saya, saya tandatangani," kata Jazilul kepada wartawan di kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).
2. Gegara Usulkan Hak Angket, Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD: Salah Alamat!
Anggota DPR Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu angkat bicara merespons pelaporan terhadap dirinya ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait interupsi mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam rapat paripurna.
Ia menegaskan bahwa adanya laporan terhadap dirinya tersebut salah alamat.
3. Usul Hak Angket MK di Rapat Paripurna, Masinton PDIP Dilaporkan ke MKD DPR RI
Anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI usai mengusulkan hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) saat Rapat Paripurna. Atas usulan tersebut, Masinton diduga melakukan pelanggaran.
Laporan itu dilayangkan oleh Advokat Lingkar Nusantara (LISAN) ke MKD pada Jumat (3/11/2023).
TERPOPULER
