Infografis
Meskipun data intelijen memang menjadi kewenangan presiden untuk mengakses, seharusnya data itu tidak digunakan untuk kepentingan politik. Haripin menyayangkan hal itu dan menyebutnya ‘penyalahgunaan intelijen‘.
“Intelijen sebagai garis pertama pertahanan dan keamanan nasional dalam konteks mengidentifikasi ancaman-ancaman keamanan nasional dari pihak eksternal maupun internal, bukan untuk kepentingan politik,“ katanya.
Hal tersebut, katanya, tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Jika memang BIN terbukti terlibat dalam mengintervensi proses pemilihan pemimpin negara, Haripin khawatir bahwa masyarakat akan mempertanyakan legitimasi dari hasil pemilu serta tak percaya lagi dengan lembaga intelijen yang seharusnya menjaga keamanan.
“Mungkin akan berujung pada ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat merasa pemilunya tidak adil, dan ada ekspresi-ekspresi sosial politik yang lebih radikal dari masyarakat terkait hal itu,“ katanya.
Diragukan Kebenarannya
Sementara, masih dari laporan BBC, pengamat intelijen dari Center of Intelligence and Strategic Studies (CISS), Ngasiman Djoyonegoro, meragukan kebenaran dari pakta integritas yang beredar di tengah publik.
Sebab, menurut Ngasiman, isi dari pakta itu bertentangan dengan cara kerja intelijen.
“Untuk pemilu saya kira ruang gerak sangat terbatas karena pengawasan dari DPR dan tim intelijen sangat ketat. Jadi tidak mungkin ada penyalahgunaan data intelijen yang seperti kita dengar. Itu saya kira masih agak jauh,“ jelasnya.
Baca Juga: Nomor Urut 3 Diyakini Bawa Berkah Ganjar-Mahfud Menang Satu Putaran, PPP: Allah Sudah Beri Isyarat
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa penggunaan data intelijen dalam pemilihan umum merupakan isu yang sering digaungkan di ranah publik. Sebagai contoh, ia menyebut kasus ketika muncul dugaan bahwa intelijen Rusia ikut campur dalam pemilu AS 2016.
“Artinya sulit untuk membuktikan apakah hasil pemilu merupakan operasi intelijen atau tidak. Biasanya dugaan itu selalu berasal dari pihak yang kalah pemilu. Itu di mana-mana,“ tutur Ngasiman.
Respons Kubu Ganjar-Mahfud
![Ketua TPN-GP Arsjad Rasjid menyampaikan pernyataan setelah melakukan rapat rutin mingguan di Gedung High End, Jakarta, Rabu (4/10/2023). [Suara.com/Bagaskara]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/10/04/58439-ketua-tpn-gp-arsjad-rasjid.jpg)
Terkait munculnya isu pakta integritas itu, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat pakta integritas dengan kepala daerah tertentu untuk membantu pemenangan Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024.
"Jelas-jelas TPN tidak pernah melakukan, meminta orang menandatangani surat mendukung yang namanya pakta integritas atau segala macam," kata Arsjad di Gedung High End MNC, Jakarta Pusat, Rabu (15/11/2023).
Untuk itu, Arsjad meminta semua pihak terutama pihak berwajib untuk mengecek soal adanya dugaan dokumen pakta integritas tersebut.
