Soal Keterwakilan Perempuan, KPU akan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu tapi Rapat Dulu

Chandra Iswinarno, Dea Hardiningsih Irianto

Rabu, 29 November 2023 | 19:00 WIB
Soal Keterwakilan Perempuan, KPU akan Tindak Lanjut Putusan Bawaslu tapi Rapat Dulu
Anggota KPU Idham Holik. [Suara.com/Dea]

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menindaklanjuti putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang menyatakan bahwa lembaga penyelenggara pemilu itu melakukan pelanggaran administrasi terkait kegagalan memenuhi target afirmasi keterwakilan calon anggota legislatif (caleg) perempuan 30 persen.

Anggota KPU Idham Holik menjelaskan langkah yang diambil lembaganya untuk menindaklanjuti putusan tersebut masih akan dibahas dalam rapat internal.

"KPU akan melakukan rapat terlebih dahulu untuk membahas tidak lanjut putusan Bawaslu tersebut," kata Idham di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (29/11/2023).

Sebelumnya, Bawaslu menyatakan KPU melakukan pelanggaran administrasi dalam pemenuhan keterwakilan caleg perempuan sebanyak 30 persen dalam daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2024.

"Memutuskan, satu, menyatakan Terlapor (KPU RI) secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu," kata Ketua Majelis Pemeriksa Puadi, dalam sidang pembacaan putusan, Rabu (29/11/2023).

"Dua, memerintahkan kepada Terlapor untuk melakukan perbaikan administratif terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pencalonan anggota DPR dengan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 24/P/HUM/2023 dan Surat Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Nomor 58/WKMA.Y/SB/X/2023 tanggal 23 Oktober 2023," tambahnya.

Sebagai sanksi, Bawaslu memberi teguran kepada KPU RI untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar perundang-undangan.

Dalam pertimbangannya, Bawaslu menilai KPU RI lambat dalam merepons Putusan MA Nomor 24/P/HUM/2023 yang menyatakan penghitungan keterwakilan 30 persen caleg perempuan dengan metode pembulatan ke bawah melanggar UU Pemilu.

Padahal, putusan MA sudah terbit sejak 29 Agustus 2023, tetapi KPU hanya menyurati partai-partai politik untuk mematuhi putusan itu, tanpa merevisi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 (PKPU 10/2023) tentang pencalonan anggota legislatif..

baca juga

"Majelis pemeriksa menilai tindakan terlapor sudah terlambat dan membuktikan terlapor tidak memiliki komitmen dan keseriusan melaksanakan putusan Mahkamah Agung," kata anggota majelis pemeriksa Herwyn Malonda.

Langkah KPU ini dinilai, mengakibatkan partai politik tidak siap saat perbaikan daftar bakal calon untuk memenuhi target keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen di setiap daerah pemilihan (dapil).

Dengan begitu, pada daftar calon tetap (DCT) anggota DPR RI yang ditetapkan KPU RI pada 3 November, ada 267 DCT dari 17 partai politik yang jumlah caleg perempuannya di bawah 30 persen.

Selain itu, Bawaslu juga menyoroti tindakan KPU RI yang justru mengajukan permintaan fatwa kepada MA yang meminta agar putusan MA itu baru diberlakukan pada Pemilu 2029.

"Terlapor seharusnya segera menentukan sikap terkait waktu pelaksanaan putusan MA apakah dilaksanakan pada Pemilu 2024 atau pemilu selanjutnya," kata Herwyn.

"Menimbang ketidakjelasan sikap Terlapor pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Sikap terlapor menunjukkan pengingkaran keadilan perempuan sebagaimana adagium hukum, justice delayed is justice denied, keadilan yang tertunda sama saja dengan meningkari keadilan itu sendiri," lanjut dia.

Herwyn menyatakan, semua ketentuan di atas adalah bagian dari tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pencalonan anggota DPR.

"Maka majelis pemeriksa berpendapat tindkaan terlapor yang tidak menindaklanjuti Putusan MA 24/HUM/2023 dalam proses pencalonan merupakan pelanggaran administrasi pemilu ketentuan Pasal 460 (1) UU Pemilu," tandas dia.

Sekadar gambaran, Koalisi Masyarakat Peduli Keterwakilan Perempuan melaporkan KPU dengan dugaan pelanggaran pemilu karena penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPR dianggap bertentangan dengan persyaratan pengajuan/pengusulan daftar calon anggota DPR sebagaimana diatur dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan KPU No. 10 Tahun 2023 juncto Putusan Mahkamah Agung No.24 P/HUM/2023 juncto Putusan DKPP No. 110-PKE-DKPP/IX/2023.

Menurut pelapor, DCT DPR tidak sesuai dengan tata cara penerapan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan sebagai calon anggota DPR.

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

Kalkulator Kecocokan Jodoh Online Menurut Primbon Jawa, Bantu Cek Keserasian Pasangan
Ikuti Kuisnya ➔
Gryffindor atau Slytherin? Cek Kepribadianmu di Kuis Asrama Hogwarts
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Leo Sih Kamu? Mengukur Tingkat Percaya Diri dan Karisma
Ikuti Kuisnya ➔
Kalkulator Weton Online, Cek Hari Lahir Menurut Penanggalan Jawa
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Kacamata Apa yang Paling Cocok dengan Gayamu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Sepatu Mana yang Cocok dengan Kepribadianmu?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan Si Zodiak Cancer?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Karakter Apakah Kamu Saat Mati Listrik Melanda?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Seberapa Kenal Kamu dengan MPR RI?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Tipe Work-Life Balance Mana yang Paling Kamu Banget?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Siapa Kamu di Kru Bajak Laut Topi Jerami?
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Keterwakilan Caleg Perempuan Tak Penuhi Target 30 Persen, Bawaslu: KPU Lakukan Pelanggaran Pemilu

Keterwakilan Caleg Perempuan Tak Penuhi Target 30 Persen, Bawaslu: KPU Lakukan Pelanggaran Pemilu

Kotak Suara | Rabu, 29 November 2023 | 18:46 WIB

KPU Tak Siap Jalani Sidang Soal Keterwakilan Caleg Perempuan, Eks Komisioner Angkat Bicara

KPU Tak Siap Jalani Sidang Soal Keterwakilan Caleg Perempuan, Eks Komisioner Angkat Bicara

Kotak Suara | Selasa, 21 November 2023 | 15:47 WIB

Dilaporkan soal Keterwakilan Caleg Perempuan, Komisioner KPU Absen dan Tak Siapkan Jawaban

Dilaporkan soal Keterwakilan Caleg Perempuan, Komisioner KPU Absen dan Tak Siapkan Jawaban

Kotak Suara | Selasa, 21 November 2023 | 13:39 WIB

Terkini

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Sequis UI Ultra Run 2026 Bukan Sekadar Lomba, Ada Misi Beasiswa untuk Mahasiswa

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:51 WIB

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Dipecat Usai Selingkuhi Istri TNI, Aiptu D Tolak Putusan Sidang Etik

Jatim | Sabtu, 21 November 2026 | 07:43 WIB

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tarif Kurir Online Tak Lagi Sekadar Ongkir, Kemkomdigi Kaji Biaya Risiko hingga Waktu Tunggu

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 07:37 WIB

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Pengangguran Bandar Lampung Turun Tajam, Tapi 43 Ribu Warga Masih Menganggur

Lampung | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Awasi Pasar Modal RI, Nasdaq Bakal Berkantor di BEI

Bisnis | Sabtu, 21 November 2026 | 07:35 WIB

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Cakra Adi Negara Ditangkap Usai Dilaporkan Aktivis AMPB atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

News | Sabtu, 21 November 2026 | 07:13 WIB

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Kebakaran Landa Permukiman Badui, Puluhan Keluarga Mengungsi

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 07:00 WIB

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Momen Prabowo dan Xi Jinping Bahas Kerja Sama Ekonomi Dua Negara

Foto | Sabtu, 21 November 2026 | 06:00 WIB

7 Cara Mengatasi Backup dan Pemulihan Chat WhatsApp Stuck di Google Drive

7 Cara Mengatasi Backup dan Pemulihan Chat WhatsApp Stuck di Google Drive

Tekno | Sabtu, 21 November 2026 | 05:45 WIB

Cara Mengatasi Tembok Lembab dan Berjamur saat Musim Hujan Tanpa Cat Ulang, Pakai Bahan Dapur!

Cara Mengatasi Tembok Lembab dan Berjamur saat Musim Hujan Tanpa Cat Ulang, Pakai Bahan Dapur!

Lifestyle | Sabtu, 21 November 2026 | 05:35 WIB

×