Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan bakal ada jabatan baru dalam kabinet, apabila capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi Presiden serta Wakil Presiden RI. Jabatan tersebut, yakni Menteri Digital.
Pernyataan itu disampaikan dalam acara konsolidasi di kantor DPC PDIP Tangerang Selatan (Tangsel), Ruko Malibu, Jalan Pahlawan Seribu, Lengkong Wetan, Serpong, Banten, Senin (11/12/2023).
Hasto menceritakan bahwa Ganjar-Mahfud memiliki program yang dinamai KTP Sakti atau Satu Kartu Terpadu Indonesia untuk diterapkan apabila kandidat nomor urut 3 itu memimpin Indonesia.
Adapun, KTP Sakti menjadi tanda pengenal yang menggabungkan berbagai bilyet di Indonesia seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Menurutnya, PDIP punya sosok seperti Abdullah Azwar Anas yang bisa mewujudkan program KTP Sakti milik Ganjar-Mahfud.
"Terkait KTP Sakti. Semua menjadi satu. Lo, kok, bisa? Kita bisa. MenPAN-RB dari kita, namanya Abdullah Azwar Anas. Kita sudah diskusi," kata Hasto.
Ia mengatakan, jawaban dari penyatuan atau penggabungan data KIS, KIP, dan KKS ke KTP Sakti ialah penguatan sektor digitalisasi.
"Berarti ada government technology yang akan mengintegrasikan agar pelayanan rakyat itu tunggal. Cukup klik, langsung. Urusan anaknya sakit, anaknya sekolah, bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan sosial, cukup satu kali klik dan itu melalui digitalisasi, melalui satu data, sehingga KTP betul-betul membanggakan kita semuanya," ujarnya.
Hasto menyampaikan, ada proses interobalitas saat beragam data disatukan ke KTP Sakti, sehingga perlu dibentuk organisasi baru yang dijabat Menteri Digital.
"Kalau sekarang masuk ke Kementerian Keuangan sendiri, mau mencari kredit, masuk ke Kementerian Koperasi sendiri, semua terpisah. Maka Pak Ganjar menyatukan itu dengan kebijakan satu data, sehingga nanti akan ada Menteri Digital saudara sekalian," ujarnya.
Menurutnya, sosok Abdullah Azwar Anas sudah belajar ke berbagai tokoh untuk menyatukan data demi memudahkan rakyat mengakses layanan.
"Ini Pak Anas belajar dari Tony Blair, PM Inggris. Belajar dari Australia, belajar dari Jepang, belajar dari China, belajar dari India. India bisa mengalami loncatan kemajuan karena ada Menteri digital. Maka, program KTP Sakti ini program yang wajib disampaikan di pintu-pintu rakyat saat door to door. Sanggup," katanya.
