Dua Pekan Berlalu, KPU Belum Bisa Pastikan Ada Kebocoran Data Pemilu, Kok Bisa?

Suara.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku belum bisa menarik kesimpulan mengenai dugaan kebocoran data pada daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU Betty Epsilon Idroos menjelaskan, saat ini Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melakukan mitigasi sementara Mabes Polri masih melakukan investigasi.

“Boleh ditanya ke Mabes (Polri), memang belum bisa dikatakan itu data KPU atau tidak karena masih diinvestigasi,” kata Betty kepada wartawan, Rabu (13/12/2023).

Meski begitu, Betty menegaskan pihaknya serius dalam menjaga dan menanggapi isu peretasan data masyarakat seluruh Indonesia ini.

Bukan hanya Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), KPU juga berkomitmen menjaga semua aplikasi kepemiluan.

“Yang pasti, kami sudah lebih aware, lebih kuat karena semua lembaga dalam hal ini turut membantu KPU,” katanya.

Diketahui, akun X @p4c3n0g3 membeberkan adanya threat actor bernama Jimbo menjual data-data dari KPU. Jimbo diketahui membagikan 500 data contoh yang dia retas ke situs BreachForums yang biasa digunakan untuk menjual hasil retasan.

Dalam forum tersebut, ada 252 juta data yang diretas Jimbo tetapi terdapat beberapa duplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik.

Adapun data yang didapatkan oleh Jimbo berupa NIK, nomor KK, nomor KTP, nomor Parpor, dan data pribadi lainnya. Data tersebut dijual dengan harga 74000 USD atau hampir Rp 1.2 miliar.

Menanggapi itu, Betty mengatakan KPU tengah berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan kebenaran data yang diduga bocor.

"Sekarang lagi kami minta bantuan dari satgas cyber, sekarang yang bekerja BSSN, BIN, dengan Mabes (Polri)," kata Betty di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/11/2023).

Dia menjelaskan koordinasi ini dilakukan guna mengonfirmasi data tersebut merupakan data pemilih yang ada di KPU atau bukan.

Terbaru, BSSN sudah menyampaikan laporan hasil investigasi dan forensik digital dugaan kebocoran data DPT Pemilu 2024 kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU pada Sabtu (2/12/2023).

"BSSN telah menyerahkan laporan hasil investigasi dan forensik digital tahap awal kepada Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dan KPU," kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra lewat keterangannya yang diterima Suara.com.

Laporan yang diserahkan merupakan hasil analisis dan forensik digital yang berasal dari aplikasi, serta server untuk mengetahui root cause, dugaan kebocoran data yang terjadi.

"Laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Polri dari sisi penegakan hukum dan KPU sebagai penyelenggara Sistem Elektronik sesuai dengan kewenangannya masing- masing," beber Ariandi.

Terakhir, kata Ariandi, BSSN akan melakukan sinergi dan kolaborasi bersama KPU dan Dittipidsiber Polri dalam pengamanan siber Pemilu 2024.

Namun, hingga saat ini, KPU belum mengungkapkan hasil investigasi dan forensik yang telah disampaikan BSSN.