REGIONAL:
Suara.com - Kelompok relawan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) yang mengatasnamakan Gabungan Relawan Muda AMIN atau Garda AMIN melaporkan Sekda Takalar, Muhammad Hasbi ke Bawaslu Takalar, Sulawesi Selatan.
Laporan diajukan sebagai buntut mempromosikan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (wapres) di Pilpres 2024.
"Resmi melaporkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar," tulis keterangan Garda AMIN yang diterima dari Juru Bicara Timnas AMIN, Ramli Rahim, Selasa (16/1/2024).
Baca Juga:
Beda Kelas Anies Baswedan Tutup Alexis dan Ahok Saat Tutup Kalijodo, Lebih Ganas Mana?
Gegara Kisah Romansa Sang Anak, Kini Muncul Gerakan Coblos Ganjar-Mahfud Jalur Alam Eca Aura
Garda AMIN melaporkan Hasbi ke Bawaslu usai viral video dirinya mempromosikan Gibran sebagai wapres. Padahal status Hasbi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang seharusnya bersikap netral.
Garda AMIN menduga ada pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Hasbi.
"Menganggap ada perilaku pejabat yang tidak netral dan provokatif sehingga dapat memunculkan terjadinya keributan antar pendukung paslon," jelas Garda AMIN.
Mereka berharap Bawaslu Takalar menindaklanjuti laporan tersebut.
"Kami berharap pihak Bawaslu bjsa menindak dengan tegas pelanggaran tersebut sebagai wujud menciptakan rasa keadialan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Takalar," papar Garda AMIN.
Sebelumnya, Muhammad Hasbi mengatakan Presiden Jokowi menjanjikan akan mengangkat lebih banyak guru jadi CPNS jika Gibran terpilih jadi wapres.
Hal tersebut dikatakan Hasbi saat membuka acara Rembuk Guru yang digelar pada Rabu, 10 Januari 2024 lalu di kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.
Dalam video yang diperoleh SuaraSulsel.id, Hasbi mengatakan bahwa upaya Jokowi untuk memperhatikan nasib guru jadi CPNS dan PPPK harus diapresiasi. Kuotanya pun akan ditambah jika anaknya, Gibran Rakabuming Raka terpilih jadi wakil presiden.
"Jokowi sudah janjikan kalau anaknya menang, insya Allah akan dilanjutkan program CPNS, jutaan (yang diangkat). Itu harus diapresiasi," ungkapnya.
Ia mengaku Pemkab Takalar masih sangat membutuhkan guru yang berstatus CPNS. Namun, pihaknya tidak mau membebani anggaran daerah atau APBD.
"Kita maunya anggaran dari pusat. Setengah mati kami mencarikan dimana ini dapat anggaran belanja untuk penggajian PPPK, jadi syukur sekali ini Takalar pro kepada PPPK yang ada. Yang belum terangkat mohon maaf, tunggu pengangkatan CPNS. Itu jalannya," ucapnya.
Sementara, Ketua Badan Pengawas Pemilu Sulawesi Selatan Mardiana Rusli mengaku belum mendapat informasi tersebut. Ia mengatakan akan segera menelusuri video yang sudah beredar luas.
"Segera kami cek," jawab Mardiana singkat.
TERPOPULER
