Suara.com - Pernyataan Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut bahwa presiden boleh kampanye dan memihak dalam pemilu, mengundang respons negatif dari banyak pihak. Perkataan Jokowi tersebut bahkan dinilai sebagai bentuk pelanggaran terhadap aturan UU Pemilu.
Meski begitu Pengamat Politik Haunan Fachry Rohilie menilai ada gimik yang dimainkan Jokowi saat menyampaikan pernyataan tersebut saat berada di Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.
"Kenapa kemudian Jokowi secara terang-terangan menyatakan akan ikut kampanye? Lebih kepada gimik politik aja. Kalau orang hulu bilang 'ngegap' atau menggertak lawan politik, dalam hal ini pendukung 01 dan 03," ujarnya kepada Suara.com, Kamis (25/1/2024).
Akademisi Universitas Tanjungpura ini curiga isu tersebut sengaja ditampilkan kepada lawan politiknya untuk menunjukan kekuatan politik Jokowi yang mendukung pasangan 02.
"Dan saya lihat, bahwa isu ini sengaja dimainkan dengan meminta Jokowi menyampaikan pernyataan tersebut. Untuk menunjukan kekuatan politik dari Jokowi yg mendukung pasangan 02," ujarnya.
Padahal, menurutnya, tanpa menyatakan bakal kampanye atau cawe-cawe dalam pemilu, publik sudah mempersepsikan bahwa Jokowi akan berjuang dengan segala cara untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 02.
"Publik tentu sudah mempersepsikan bahwa Jokowi akan menggunakan 'palu gada-nya' untuk memenangkan pasangan 02. Entah turun langsung, atau perubahan-perubahan regulasi yang menguntungkan 02," ujarnya.
Selain itu, ia juga menilai pernyataan Jokowi tersebut bisa juga sebagai pengalihaan isu negatif yang menyerang Gibran usai debat keempat lalu.
"Di sisi lain, isu ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menekan isu negatif yang menyerang Gibran pasca debat. Karena sentimen negatif yang sangat tinggi terhadap Gibran di media sosial," ucapnya.
Pernyataan Jokowi
Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye, termasuk bagi seorang Presiden. Hal itu ditegaskan Jokowi saat ditanya tanggapannya mengenai menteri yang tidak ada hubungan dengan politik justru jadi tim sukses.
"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.
"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," kata Jokowi.
Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.
TERPOPULER
