Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye, Prabowo ke Jurnalis: Jangan Taruh Kata-katamu di Mulut Saya!

Suara.com - Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal presiden dan menteri boleh berpihak dan kampanye.

Prabowo menilai hal tersebut memang telah diatur dalam undang-undang. Sehingga dia menegaskan akan berpegang teguh terhadap aturan yang berlaku.

Gibran Dianggap Tak Punya Etika Saat Debat, Nikita Mirzani Ikut Ngamuk: Sudah Dua Kali Minta Maaf

Balas Serangan Luhut, Tom Lembong Sebut Luhut dan Bahlil Pasukan Pemadam Kebakaran

"Saya kira sudah ada dirkursus dan sudah diatur oleh peraturan semuanya. Saya kira kita berpegang kepada itu saja," kata Prabowo usai berdialog dengan perwakilan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI), Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (26/1/2024).

Awak media sempat menegaskan kembali pertanyaannya terkait asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

"Anda jangan taruh kata-katamu di mulut saya dong," timpal Prabowo seraya tersenyum.

Presiden Boleh Kampanye dan Memihak

Pernyataan Jokowi soal presiden dan menteri boleh kampanye dan memihak ini sebelumnya disampaikan usai dirinya menyaksikan acara serah terima pesawat C130J Super Hercules A-1344 di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024) pagi.

Mengenal Thalia Anak Tom Lembong yang Punya Otak Moncer Kini Kuliah di London

Hotman Paris Sebut Gibran Punya Nyali: Ini Sama Saja Seperti Anak Medan

Acara tersebut turut dihadiri Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang juga merupakan capres pendamping Gibran Rakabuming Raka.

Jokowi menjelaskan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memihak dan berkampanye di Pilpres dan Pemilu. Termasuk presiden juga menteri.

Pernyataan itu disampaikan Jokowi merespons pertanyaan terkait adanya menteri yang terjun menjadi tim sukses salah satu pasangan capres-cawapres.

"Hak demokrasi, hak politik setiap orang. Setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak," kata Jokowi.

Meski bisa ikut kampanye, Jokowi menegaskan presiden sekalipun tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik atau kampanye.

"Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Boleh kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, boleh menteri juga boleh," ungkapnya.

Hal senada ditegaskan Jokowi menanggapi pertanyaan bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan pejabat negara yang ikut kampanye.

"Itu saja yang mengatur itu hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," pungkasnya.