"Dalam tweet tersebut ada juga kalimat yang bernada fitnah yang menyebut kabinet jokowi sedang mengabdi utk Prabowo-Gibran," kata Habiburokan.
Berdasarkan hasil pengecekan, Habiburokhman berujar hingga saat ini belum ada laporan resmi ke Bawaslu soal fitnah tersebut. TKN sendiri saat ini masih melakukan pengumpulan bukti.
"Dan kami mencadangkan hak kami untuk menuntut secara hukum siapapun yang fitnah, yang sebarkan fitnah, yang menuduh bahwa kami melakukan perbuatan penempelan stiker tersebut,"
Sementara di sisi lain, TKN meminta Bawaslu tidak hanya diam menunggu laporan. Melainkan harus secara proaktif mengusut kasus tersebut.
"Agar menjadi terang dan jelas bagi masyarakat bahwa tidak ada kaitan dengan kami," kata Habiburokhman.
Pernyataan Cak Imin
Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin merespons terkait temuan beras Bansos berstiker Prabowo-Gibran. Cak Imin mengatakan hal tersebut sangat memalukan dan menandakan kemiskinan etika.
"Memalukan, menunjukan kemiskinan etik, kemiskinan etika," ucap Cak Imin di Bali, Jumat (26/1/2024).
Oleh sebab itu, Cak Imin berpesan kepada para calon legislatif (caleg) dari partai pendukung Anies-Muhaimin (AMIN) untuk tidak menumpangi hak rakyat.
Baca Juga: TKN Desak Bawaslu Undang Pemilik Akun Penyebar Foto Stiker Prabowo-Gibran di Beras Bulog
"Jadi saya juga meminta kepada caleg-caleg pendukung AMIN, jangan numpang hak rakyat. Justru kita harus membantu Bansos untuk tersalur kepada yang berhak tanpa menumpanginnya," ujar Cak Imin.
Menurut Ketua Umum PKB itu, pihak pasangan calon (paslon) yang menempeli stiker di Bansos adalah contoh perbuatan tidak beretika.
"Kalau ada paslon yang nempelin Bansos itu niretika, memalukan, tidak punya harga diri. Insyaallah AMIN menang Bansos akan kita perbaiki kualitasnya semakin baik, untuk yang paling membutuhkan dan yang paling berhak," ungkap Cak Imin.
Kritik Anies
Sebelumnya, capres nomor urut 1, Anies Baswedan lebih dulu buka suara terkait adanya bantuan sosial atau Bansos yang ditempeli stiker Prabowo-Gibran. Menurut Anies, hal itu sangat berkaitan dengan menjaga etika.
"Terkait dengan pelabelan ini soal etika, etika itu harus dijaga," ujar Anies di Ternate, Maluku Utara, Jumat.
