Sebut Bikin Tugas Kementerian Terbengkalai, PSI Curiga Dalih Mahfud Mundur: Landasannya Elektoral bukan Etika!

Suara.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai mundurnya calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) dilandasi kepentingan elektoral, bukan etis.

"Kami mengenal Pak Mahfud sebagai tokoh yang jujur dan berani. PSI selalu respek kepada Pak Mahfud. Namun dalam soal keputusan mundur ini, kami melihatnya lebih didasari motif politik elektoral, bukan pertimbangan etis," kata Wakil Ketua Umum DPP PSI, Andy Budiman dalam keterangannya, Jumat (2/2/2024)

Sebab, lanjut Andy, jika dasar pertimbangan Mahfud adalah persoalan etis, dia seharusnya langsung mundur sejak awal.

"PSI menghormati keputusan Pak Mahfud, namun kami menilai keputusan mundur ini sangat terlambat. Kami khawatir keputusan mendadak ini justru membuat target dan tugas-tugas kementerian menjadi terbengkalai," tutur Andy.

Terlebih, dia menegaskan tidak ada kewajiban konstitusional untuk mundur jadi menteri atau menko dalam pencalonan Mahfud sebagai cawapres.

"Ini soal pilihan politik elektoral semata, bukan soal etik dan konstitusi. Pun demikian, sekali lagi, kami hargai pilihan politik Pak Mahfud," jelas Andy.

Dia meyakini tim Kemenkopolhukam akan bisa menyelesaikan tugas-tugas yang ditinggalkan Mahfud.

Mahfud Mundur 

Sebelumnya, Mahfud penyampaikan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo, Kamis (1/2/2024).

"Alhamdulillah bapak presiden sama dengan saya, kami bicara dari hati ke hati dengan penuh kekeluargaan dan sama-sama tersenyum, tidak ada ketegangan apapun, kita tersenyum bergembira," kata Mahfud usai pertemuan.

Ia mengatakan dirinya dan Jokowi juga saling berbagi cerita kala memulai untuk sama-sama saling bekerja.

"Bercerita masa lalu itu ketika kita mulai bekerja," tuturnya.

Dalam kesempatan itu Mahfud menyebut Presiden Jokowi mengapresiasi kepadanya karena menjadi Menko Polhukam terlama di era kepemimpinannya.

"Bahkan pak presiden mengatakan bahwa pak Mahfud adalah Menko Polhukam terlama dalam sepanjang penerintahan Pak Jokowi karena dulu Pak Tedjo tak sampai setahun, Pak Luhut setahun empat bulan, lalu pak Wiranto tiga tahun setengah lewat dua bulan saya hampir empat tahun setengah," pungkasnya.