REGIONAL:
Suara.com - Populi Center, lembaga penelitan kebijakan dan opini publik mengeluarkan survei terbaru terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dalam survei terbaru yang digelar pada periode 27 Januari 2024 hingga 3 Februari 2024, nama pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh elektabilitas paling tinggi hingga di atas 50 persen, yakni 52,5 persen.
Kemudian diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang memperoleh 22,1 persen dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD hanya 16,9 persen.
Baca juga:
- Ahok Bongkar Dalang Pemenjaraan Dirinya, Benarkah Sosok Ini?
- Ibu Kota Pindah ke Kaltim, Jokowi Tak Teruskan Cita-cita Soekarno, Ahok: Harusnya Kalteng
- Sudah Ditunggu Di Bandara Sejak Jam 3 Pagi, Anies Terharu Sambutan Masyarakat Manado
Meski begitu, menurut Peneliti Populi Center Dimas Ramadhan kecenderungan masyarakat dalam menentukan capres-cawapres masih bisa berubah.
"Sebanyak 79,8 persen mengaku telah mantap dengan pilihannya tersebut. Sedangkan yang menjawab masih mungkin berubah sebesar 19,4 persen," ujarnya dalam rilis yang diterima Suara.com, Rabu (7/2/2024).
Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa ada tren yang muncul di tengah mmasyarakat, yakni banyak responden yang menginginkan Pilpres 2024 berlangsung satu putaran.
"Data menunjukkan terdapat tren kenaikan jumlah masyarakat yang menginginkan pemilihan presiden berlangsung satu putaran," ujarnya.
Harapan Masyarakat
Masih menurut Dimas, survei yang dilakukan Populi Center juga menanyakan harapan masyarakat mengenai berapa putaran pilpres yang disukai. Hasilnya, 79,9 persen menjawab satu putaran, sementara yang menjawab dua putaran 16,6 persen.
"Sisanya tidak mempermasalahkan jumlah putaran 2,3 persen, serta tidak menjawab 1,2 persen," jelasnya.
Dari 79,9 persen responden yang menginginkan Pilpres berlangsung satu putaran, paling banyak alasan yang disampaikan karena agar ada kepastian presiden selanjutnya.
Responden yang memilih opsi tersebut sebanyak 41,2 persen. Kemudian alasan menghemat biaya pengeluaran negara ada 29,2 persen.
"Agar pemerintahan dan layanan publik kembali normal sebanyak 13,6 persen dan mengurangi ketegangan di masyarakat 12,1 persen. Sisanya menjawab karena alasan lainnya, dan tidak menjawab."
TERPOPULER
