REGIONAL:
Suara.com - Yuni Sri Rahayu (41), seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Jakarta Selatan tak pernah menyangka dirinya bisa maju menjadi Calon Legislatif (Caleg) DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2024 ini. Dengan modal seadanya, Yuni siap bersaing dengan caleg lainnya agar bisa mengantor di gedung legislator Kebon Sirih.
Selama menggelar kampanye di daerah pemilihannya (dapil) 7 Jaksel yang meliputi Kecamatan Kebayoran Lama, Kebayoran baru, Cilandak, dan Setiabudi, Yuni mengaku hanya mengeluarkan modal sebesar Rp2,5 juta.
Angka yang terbilang sangat kecil dibandingkan pengeluaran Caleg lainnya.
Dana Rp2,5 juta itu, kata Yuni, dipakai untuk keperluan administrasi seperti tes kesehatan dan pembelian Alat Peraga Kampanye (APK).
"Dana segitu untuk tes-tes awal kayak kesehatan, narkoba. Itu enggak sampai Rp500 ribu sih. APK itu sekitar Rp2 juta. Jadi enggak lebih dari Rp2,5 juta," ujar Yuni saat dihubungi Suara.com, Rabu (7/2/2024).
Caleg yang maju lewat Partai Buruh itu mengaku bekerja mengurus tiga rumah di kawasan Jaksel dan mendapat gaji Rp5juta per bulan. Wanita empat anak ini mengaku uang yang digelontorkan untuk kampanye itu berasal dari gajinya selama menjadi PRT.
"Itu saya dapatkan dari hasil saya bekerja sebagai PRT. Saya nggak langsung (keluar uang) Rp2 juta. Saya beli APK ada uang Rp300 ribu saya beli. Ada uang Rp150 ribu saya beli. APK yang saya punya juga cuma stiker, poster, gantungan kunci," jelasnya.
Awalnya, ia mengaku tak memiliki keinginan pribadi untuk menjadi caleg. Namun, organisasi PRT tempatnya bernaung, Jala PRT mendorongnya untuk maju dalam kontestasi politik ini.
"Enggak ada niatan, gak ada mimpi, enggak ada kepikiran kalo aku mau jadi caleg. Tapi karena dorongan dari koordinator, teman-teman PRT, ya saya berpikir panjang dengan istilahnya apa yang bakal saya terima nanti ya udah lah," ucapnya.
Ia mengakui keputusannya ini maju jadi caleg menuai tanggapan positif dan negatif. Namun, ia lebih memilih untuk fokus pada tujuan awalnya, yakni memperjuangkan perlindungan bagi rekan sesama PRT.
"Kita sudah paham kekerasan dan diskriminasi di lingkup PRT. Kayak gaji gak dibayar, yang disiksa, upah dipotong, gak dapat THR, gak dapat libur, sebenarnya kan itu banyak," pungkasnya.
TERPOPULER
