Suara.com - Suatu sore, Abdul, begitu ia ingin disapa, tengah sibuk menawarkan warga minyak goreng ukuran 2 liter. Minyak goreng itu dari seorang calon legislatif atau caleg salah satu partai politik yang majudi Pemilu 2024.
Abdul keliling mengetuk pintu rumah warga, pemilih di TPS 99, kawasan Palmerah, Jakarta Barat. Saat bekeliling, Abdul hanya membawa secarik kertas untuk melisting nama warga yang mau menerima minyak goreng dari caleg.
“Jadi pertama gue datengin rumah warga yang TPS-nya sesuai. Lalu gue tanya dia mau minyak gak dari calegnya ini,” kata Abdul kepada Suara.com, Senin (5/2/2024).
“Kalau warga mau, kami minta namanya dicatat. Habis itu KTP-nya gue foto atau minta fotocopy KTP-nya,” sambungnya.
Setelah itu, Abdul mengambil minyak goreng yang sebelumnya telah didrop oleh timses caleg tersebut di rumahnya. Minyak tersebut didistribusikan pada malam hari, biasanya setelah pukul 20.00 WIB.
“Sore gue muter, malamnya gue kasih. Paling habis solat Isya, baru deh,” ucapnya.
Abdul mengaku, dalam menjalani ‘perang gerilya’ dalam mencari suara warga ada beberapa tingkatan. Ia sendiri berada di tingkatan paling bawah, yakni koordinator RT alias Koorte. Satu tingkat di atasnya, ada koordinator RW atau Koorwe, yang tugasnya mengawasi kenerja para Koorte.
Jenjangnya tak terputus disitu, ada juga koordinator kelurahan alias Koorkel yang bertugas mengawasi kinerja Koorwe, dan membuat laporan ke koordinator wilayah.
“Jadi kalo gue tingkatannya yang paling bawah. Ada beberapa orang yang kayak gue jadi Koorte di sekitar sini,” ungkapnya.
Targetnya pun berbeda. Abdul mengaku, tidak ada target khusus untuk menjaring kartu identitas warga.
Dia hanya sanggup menargetkan menghimpun 30 KTP warga. Ada juga yang menyanggupi untuk menjaring 120 KTP warga.
Abdul sendiri sehari-hari berprofesi sebagai ojek online. Pada tahun politik ini dimanfaatkannya untuk mencari pundi-pundi rupiah menjadi tim sukses caleh.
“Gue buat sampingan aja. Kalau pulang kerja atau lagi males narik ojol baru deh gue gerak, atau sesuai pesenan Koortwe (koordinator RW) aja,” jelasnya.
Abdul menuturkan, belum tahu berapa dibayar oleh caleg atas jasanya membantu mengumpulkan KTP warga. Yang pasti ia baru dapat bayaran Rp400 ribu dari hasil mengikuti bimbingan tekhnis (Bimtek) selama tiga kali.
Berawal dari Warung Kopi
TERPOPULER
