Tantang Anies Buktikan Kecurangan Pemilu Sebelum Pencoblosan, TKN Prabowo-Gibran: Jangan Hanya Menuduh!

Suara.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid, meminta capres nomor urut 1 Anies Baswedan membeberkan bukti terkait kecurangan Pemilu yang terjadi sebelum pencoblosan di tempat pemungutan suara atau TPS.

Pembuktian tersebut menurut Nusron perlu ditunjukkan agar tak terkesan hanya sekadar tudingan berdasar rumor atau kabar burung.

"Apa yang dimaksud dengan kecurangan sebelum berangkat ke TPS? Apa wujudnya? Apa kongkretnya? Jadi teman-teman yang lain itu jangan hanya menuduh ada kecurangan berdasarkan rumor, kabar burung," kata Nusron di Media Center TKN Prabowo-Gibran, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (21/2/2024).

Nusron lantas menjelaskan kecurangan Pemilu merupakan bagian dari tindak pidana. Sehingga pembuktian merupakan hal yang penting.

"Namanya bukti dalam tindak pidana itu harus lebih terang dari pada cahaya. Jadi pihak-pihak yang menuduh adanya kecurangan itu harus mampu membuktikan kejelasan bukti-bukti yang terang benderang melebihi terang benderangnya cahaya matahari," katanya.

Tudingan Anies

Sebelumnya, Anies mengklaim Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin atau AMIN telah menemukan adanya masalah besar sebelum pencoblosan Pemilu 2024 pada 14 Februari lalu.

Anies menyebut ada sejumlah kegiatan kecurangan yang terjadi sebelum pencoblosan di TPS.

"Kami ingin sampaikan kepada semua dari temuan sementara kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan-kegiatan pra TPS," kata Anies kepada wartawan, Senin (19/2/2024).

Anies tidak menerangkan secara rinci mengenai masalah besar yang dimaksud. Namun menurutnya masalah tersebut sangat mengkhawatirkan.

"Pra TPS banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada, ini yang sangat mengkhawatirkan. Jadi kualitas dari hasil Pemilu yang sesungguhnya harus mencerminkan aspirasi rakyat di dalam temuan kami sebagian bukan aspirasi rakyat," ujar Anies.

"Sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS," katanya menambahkan.