Infografis
Suara.com - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Ethical Politic, Hasyibulloh Mulyawan, menilai, jika PDIP baru sekedar melempar wacana ke publik soal dorongan pengguliran hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.
Hal itu dianggapnya sengaja dilakukan, sebab belum tampak kekompakan elite-elite partai berlambang Banteng tersebut untuk menyuarakan hak angket.
Baca Juga:
Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?
Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M
PDIP Dan PPP Tak Solid, Nasib Hak Angket Layu Sebelum Berkembang?
Misalnya, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga belum bersuara mengenai hak angket, terlebih juga ibunya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum angkat bicara.
"Belum serempaknya Partai PDIP bersuara terkait dengan Hak Angket Kecurangan Pemilu, kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik ini merupakan upaya PDIP menggulirkan wacana ke publik dan melihat bagaimana respon publik terkait wacana hak angket tersebut," kata Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/2/2024).
Selain itu, menurutnya, PDIP kekinian terkesan masih menghitung dan juga melakukan pemetaan terhadap partai-partai politik yang pro dan kontra terhadap hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca Juga: Rekapitulasi Suara Pemilu 2024: Partai Buruh Raup Suara Terbanyak Di Athena
"Selain itu melihat respon Publik PDIP juga bisa jadi sedang berhitung dengan pengguliran wacana hak angket tersebut partai-partai mana saja yang Pro dan Kontra terhadap hak angket kecurangan pemilu sehingga hak angket itu bisa langsung diajukan di DPR," ungkapnya.
Di lain sisi, kata dia, partai-partai politik lain sedang sibuk juga menaikkan posisi tawarnya, terlebih terhadap wacana pengguliran hak angket tersebut.
"Karena rekap manual sedang berjalan, dan apabila ada partai atau beberapa partai merasa dicurangi dengan hasil hitungan yang dilakukan KPU ini bisa menjadi pemantik akan terjadi gelombang tekanan parpol-parpol yang merasa dicurangi sehingga hak angket itu bisa bergulir dengan cepat di DPR secara pengajuannya," ujarnya.
Masih Tunggu Rekomendasi Timsus
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, jika pengguliran hak angket di DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024, pihaknya masih menunggu dulu rekomendasi dari Tim Khusus bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.
"(Menunggu rekomendasi), dari tim khusus, tim khusus ini langsung ya di bawah arahan dari para ketua umum partai dan juga direction langsung dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).
