Megawati hingga Puan Belum Koar-koar Hak Angket Pemilu 2024, Analis: PDIP Baru Bisa Cek Ombak ke Publik

Suara.com - Analis politik sekaligus Direktur Eksekutif Ethical Politic, Hasyibulloh Mulyawan, menilai, jika PDIP baru sekedar melempar wacana ke publik soal dorongan pengguliran hak angket mengenai kecurangan Pemilu 2024 di DPR RI.

Hal itu dianggapnya sengaja dilakukan, sebab belum tampak kekompakan elite-elite partai berlambang Banteng tersebut untuk menyuarakan hak angket.

Baca Juga:

Cak Imin Tiba-tiba Minta Maaf atas Keseluruhan Kesalahan, Ada Apa?

Harta Berlimpah Dedi Mulyadi yang Heran Orang Ribut Beras Mahal, Punya Duit Rp7,8 M

PDIP Dan PPP Tak Solid, Nasib Hak Angket Layu Sebelum Berkembang?

Misalnya, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga belum bersuara mengenai hak angket, terlebih juga ibunya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri belum angkat bicara.

"Belum serempaknya Partai PDIP bersuara terkait dengan Hak Angket Kecurangan Pemilu, kalau dilihat dari kacamata komunikasi politik ini merupakan upaya PDIP menggulirkan wacana ke publik dan melihat bagaimana respon publik terkait wacana hak angket tersebut," kata Hasyibulloh saat dihubungi Suara.com, Kamis (29/2/2024).

Selain itu, menurutnya, PDIP kekinian terkesan masih menghitung dan juga melakukan pemetaan terhadap partai-partai politik yang pro dan kontra terhadap hak angket kecurangan Pemilu 2024.

"Selain itu melihat respon Publik PDIP juga bisa jadi sedang berhitung dengan pengguliran wacana hak angket tersebut partai-partai mana saja yang Pro dan Kontra terhadap hak angket kecurangan pemilu sehingga hak angket itu bisa langsung diajukan di DPR," ungkapnya.

Di lain sisi, kata dia, partai-partai politik lain sedang sibuk juga menaikkan posisi tawarnya, terlebih terhadap wacana pengguliran hak angket tersebut.

"Karena rekap manual sedang berjalan, dan apabila ada partai atau beberapa partai merasa dicurangi dengan hasil hitungan yang dilakukan KPU ini bisa menjadi pemantik akan terjadi gelombang tekanan parpol-parpol yang merasa dicurangi sehingga hak angket itu bisa bergulir dengan cepat di DPR secara pengajuannya," ujarnya.

Masih Tunggu Rekomendasi Timsus

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, jika pengguliran hak angket di DPR RI terkait kecurangan Pemilu 2024, pihaknya masih menunggu dulu rekomendasi dari Tim Khusus bernama Tim Hukum Pembela Demokrasi dan Keadilan Ganjar-Mahfud.

"(Menunggu rekomendasi), dari tim khusus, tim khusus ini langsung ya di bawah arahan dari para ketua umum partai dan juga direction langsung dipimpin langsung pasangan calon yaitu Pak Ganjar dan Prof Mahfud MD," kata Hasto ditemui di Kawasan Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Menurutnya, tim khusus tersebut kekinian masih mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan dugaan kecurangan di Pemilu 2024. Terlebih sedang juga melakukan pengkajian lebih dalam.

"Terkait dengan berbagai upaya baik hukum maupun politik dan juga penggalngan terhadap kelompok-kelompok pro demokrasi yang sangat peduli untuk menyelamatkan suara rakyat dan demokrasi. Telah dibentuk tim khusus. Tim khusus inilah yang sekarang sedang mengumpulkan berbagai fakta-fakta di dalam penyelenggaraan pemilu," ungkapnya.

"Berbagai skenario-skenario politik, hukum dan berbagai opsi-opsi sedang dikaji oleh tim khusus tersebut," sambungnya.

Sementara itu, ketika disinggung apakah hak angket nanti digulirkan ujungnya untuk pemakzulan Presiden Jokowi, Hasto enggan buru-buru berbicara.

"Ini kan baru dikaji, terhadap kemungkinann penggunaan aspek strategi hukum, strategi politik, termasuk masukan dari para pakar telematika, ini tentu saja nantinya akan menjadi masukan yang sangat penting di dalam pengambilan keputusan dari yang akan diusulkan direkomensasikan oleh tim khusus yang telah dibentuk oleh para letua umum partai politik bersama pasangan calon Ganjar Mahfud," pungkasnya.