Hak Angket di DPR Bikin Iwan Fals Diserbu Netizen Hingga Rommy PPP Ultimatum KPU-Bawaslu

Suara.com - Hak angket yang ramai menghiasi pemberitaan dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu isu yang digemakan untuk membuktikan adanya kecurangan dalam Pemilu 2024.

Daya tarik hak angket membuat musisi senior, Iwan Fals membuat polling yang kemudian diserbu netizen. Sedangkan di kalangan politisi, hak angket menjadi senjata pamungkas untuk mendesak KPU-Bawaslu sebagai penyelenggaraan kontestasi politik bertindak.

Sementara itu, kalangan masyarakat sipil pun meragukan hak angket bakal berjalan mulus di DPR. Tiga artikel utama tersebut menghiasi pemberitaan politik Suara.com pada awal pekan ini, Senin (4/3/2024). Berikut sejumlah berita politik pilihan redaksi Suara.com.

1. Formappi Tak Yakin Hak Angket Pemilu Bergulir di Paripurna DPR: Kalau Sidang Sepi Kita Berarti di Prank!

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) tak yakin hak angket kecurangan Pemilu 2024 bisa digulirkan oleh DPR di sisa waktu yang ada.

DPR sendiri diragukan dalam melaksanakan haknya tersebut dalam waktu dekat.

Baca selengkapnya

2. Anies dan Ganjar Didesak Ambil Sikap Tegas: Gulirkan Hak Angket atau Rekonsiliasi dengan Prabowo!

Kelompok masyarakat yang bergabung dalam Spektrum Oposisi Terpimpin (SPOT), mendesak pasangan capres cawapres nomor urut 1, Anies-Cak Imin, mengambil sikap dengan menyatukan kekuatan partai politik pengusungnya menggunakan hak angket guna menguak kecurangan di Pemilu 2024.

Desakan itu juga diajukan kepada capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar-Mahfud.

Baca selengkapnya

3. Iwan Fals Bikin Polling soal Hak Angket, Warganet Langsung Ramai Menyerbu

Musisi legendaris Iwan Fals diam-diam menyoroti isu politik yang lagi hangat di Indonesia, pasca Pemilu 2024.

Kekinian, Iwan Fals bikin polling soal hak angket yang sedang ramai dibahas terkait dugaan kecurangan pemilu.

Baca selengkapnya

4. Curigai Ledakan Suara PSI, Romy PPP Ultimatum KPU-Bawaslu: Kalau Tak Dikoreksi Kami Bongkar di Hak Angket Pekan Ini!

Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Baswalu) untuk memberi atensi dan tindak lanjut atas kenaikan suara Partai Solidaritas Indonesia. Jika tidak, maka DPP PPP akan meminta hal ini sebagai bagian yang termasuk dibongkar di hak angket pekan ini.

Hal tersebut ditegaskan Ketua Majelis Pertimbangan PPP Romahurmuziy lewat akun Instagram pribadinya @romahurmuziy dilihat Suara.com, Senin (4/3/2024).

Baca selengkapnya

5. Jubir Ganjar-Mahfud: Dugaan Politisasi Bansos Pemilu 2024 Bisa Dibuktikan Melalui Hak Angket

Juru Bicara (Jubir) TPN Ganjar-Mahfud, Deddy Sitorus, mengungkit soal dugaan politisasi bantuan sosial atau bansos di Pemilu 2024.

Menurutnya, adanya hal tersebut juga menjadi alasan kuat untuk menggulirkan hak angket di DPR RI.

Baca selengkapnya