Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim, kembali buka suara terkait peluang Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang didorong bertemu demi pengguliran hak angket dugaan kecurangan Pemilu 2024.
Hermawi mengaku belum mengetahui secara pasti apa yang menjadi kendala Surya Paloh belum juga bertemu dengan Megawati.
Baca Juga:
Mantan Istri Dedi Mulyadi Bagikan Momen Persiapkan Menu Buka Puasa Pertama: Bareng Suami Baru
Kunjungi Sumbar Siang Ini, Anies Baswedan Lakukan Sejumlah Agenda
Kantor hingga Rumah Digeledah, Uang Puluhan Miliar Milik Crazy Rich Helena Lim Disita Kejagung
Menurutnya, belum ada urgensi mendesak yang mendorong Surya Paloh harus bertemu Megawati.
"Mungkin urgensinya belum ketemu. Belum kita tahu kita, kita nggak tahu kendalanya apa, mungkin orangnya belum mood," kata Hermawi di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu (16/3/2024).
Kendati begitu, ia mengatakan, jika ketum parpolnya selalu dalam keadaan siap untuk menjalin silaturahmi atau pertemuan.
"Kalau pak Surya itu penting atau tidak penting beliau membuka diri siap bersilaturahmi dengan siapapun dan dimanapun. Dengan Ibu Mega, dengan siapa siapa kita nggak bicara orang, tapi silaturahmi kebangsaan tema sentral Partai NasDem," ungkapnya.
Ia menegaskan, jika Surya Paloh selalu dalam kondisi stand by. Ia mengatakan, ketum parpolnya itu juga tidak pernah untuk menolak pertemuan.
"Saya tahu ada bebrapa pihak yang mengupayakan dan mengomunikasikan pertemuan, tapi nanti kita lihat saja. kalau kita posisi stand by. Pak Surya tidak pernah menolak orang. Minggu lalu malah ada parlemen dari Timor timor. kita terima di sini," pungkasnya.
Sebelumnya, kritikus politik, Faizal Assegaf mengatakan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri harus segera bertemu guna membahas mengenai wacana hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024.
Hak angket adalah hak konstitusional yang bisa digunakan partai politik (parpol) yang ada di DPR RI.
"Angket ini hak konstitusi rakyat yang disalurkan lewat partai-partai yang mau berdiri bersama rakyat, yaitu empat partai, PDIP, PKB, PKS, dan NasDem," kata kritikus politik Faizal Assegaf, sebagaimana dilihat dari video yang diunggah di X (Twitter) @Mdy_Asmara1701, dikutip penulis pada Selasa (27/2/2024).
