Suara.com - Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh angkat bicara soal rencana pengguliran hak angket kecurangan Pemilu 2024. Ia menyebut, partainya menunggu langkah PDIP dalam rencana pengguliran hak angket ini.
Paloh mengatakan, sistem demokrasi di Indonesia ini berjalan berdasarkan suara terbanyak, bukan musyawarah mufakat.
Baca Juga:
Resmi! KPU Umumkan Prabowo-Gibran Pemenang Pilpres 2024
Bakal Gugat Hasil Pilpres ke MK, Anies Baswedan: Semoga Allah Teguhkan Hati Hakim Konstitusi!
Usai KPU Umumkan Pemenang Pilpres 2024, Ganjar-Mahfud Gelar Pertemuan, Bahas Apa?
Dalam hal ini, NasDem bukan lah partai yang memiliki suara terbanyak di DPR RI.
"Kami lihat dulu satu per satu, partai yang lebih besar dalam posisinya di dewan perwakilan rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar," ujar Paloh dalam konferensi pers di NasDem Tower, Kamis (21/3/2024).
"Biarkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah kita lihat ini sejauh mana progresnya berjalan," ucapnya menambahkan.
Dalam rencana pengguliran hak angket ini, Paloh menyebut pihaknya tak bisa asal ambil langkah. Apalagi, hak angket saat ini dianggap sebagai sesuatu yang luar biasa bisa memberikan dampak pada hasil Pemilu di mata masyarakat.
"Nah, karena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini Nasdem juga mengikutinya dengan cermat, ada apa," jelasnya.
Jika nantinya pun NasDem ikut mendukung pengguliran hak angket, Paloh menganggapnya sebagai bentuk penghormatan terhadap hak konstitusional para anggota DPR RI. Namun, ia tak mau terburu-buru mengambil langkah saat ini.
"Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor satu dari hasil Pemilu 2024 ini boleh lah ikut lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Jadi ini jawaban kami," pungkasnya.
TERPOPULER
