BW Sebut Pj Gubernur Aceh Dicopot Gegara Gagal Menangkan Prabowo-Gibran, Mendagri Tito Pernah Bilang Begini

Suara.com - Anggota Tim Hukum Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), Bambang Widjojanto atau BW menyebut Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki mendadak dicopot gegara gagal menangkan Prabowo-Gibran di Serambi Mekkah.

Pencopotan Marzuki tersebut sempat diungkit Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Baca Juga:

Hasto PDIP Beberkan Penyebab Ganjar Gagal Total di Jateng: Kepala Desa Disuap, Kalau Gak Nurut Masuk Penjara

Anies Di Gedung MK: Apakah Pilpres Dijalankan Secara Jurdil? Jawabannya Tidak

Ragam Respons Kubu Prabowo Soal Gugatan Ganjar: Ngelawak, Mengada-ada Tak Hargai Rakyat

Tito membantah pencopotan Achmad Marzuki disebabkan gagalnya Prabowo-Gibran mendapatkan suara terbanyak di Aceh.

"Enggak lah," kata Tito usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Polhukam, Jumat (15/3/2024).

Tito menjelaskan, Marzuki dicopot karena masa jabatannya sebagai Pj gubernur terhitung yang terlama.

Menurut mantan kapolri tersebut, belum ada Pj menjabat lebih dari satu tahun.

"1 tahun 8 bulan sudah cukup lah, gantian. Kita belum ada Pj 1 tahun 8 bulan," ungkapnya.

Karena dianggap terlalu lama menjabat, maka Marzuki dicopot dari Pj Gubernur, lalu digantikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Bustami Hamzah.

Pergantian Pj Gubernur Aceh tersebut belum sampai pada akhir tugasnya tahun kedua di Aceh.

Sebabnya, Achmad Marzuki sebelumnya mendapatkan masa perpanjangan tugas setahun terhitung Juli 2023 sampai 2024.

Dibongkar BW

BW menyinggung pencopotan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki usai Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka kalah di Serambi Mekkah.

"Dalam kasus di Aceh tiba-tiba gubernur di Aceh dicopot karena di Aceh 02 kalah," kata BW dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

BW menilai pencopotan Achmad Muzak secara tiba-tiba menjadi tanda kepala daerah sebagai alat politik pemerintah dalam pemenangan pasangan calon tertentu.

"Sehinggga mudah bagi kepala daerah menjadi alat politik pemerintah pusat terutama ketika penyelenggaraan pemilu serentak," kata BW.