4 Menteri yang Bakal Dipanggil MK di Sidang Sengketa Pilpres, Ingat Lagi Ucapannya Soal Bansos

Agatha Vidya Nariswari | Suara.com

Selasa, 02 April 2024 | 12:09 WIB
4 Menteri yang Bakal Dipanggil MK di Sidang Sengketa Pilpres, Ingat Lagi Ucapannya Soal Bansos
Suasana sidang lanjutan sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. (Suara.com/Dea)

Suara.com - Sebanyak empat menteri Jokowi akan dipanggil untuk dimintai keterangannya dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK). Mereka dianggap mengetahui soal pembagian bantuan sosial (bansos).

Pembagian bansos tersebut dikaitkan dengan kemenangan Prabowo-Gibran. Adapun pemanggilan keempat menteri itu untuk kepentingan para hakim Mahkamah Konstitusi.

Para menteri dipanggil adalah Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Mereka pun menerima sorotan publik hingga menjadi topik perbincangan hangat di media sosial. Tak luput, profil serta ucapan keempatnya terkait bansos pun ikut menarik perhatian.

1. Muhadjir Effendy

Muhadjir Effendy adalah Menko PMK sejak 2019 lalu dan kini turut menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal.

Ia menerima gelar Sarjana Muda dari Fakultas Tarbiyah IAIN Malang. Selanjutnya, ia mengambil program S1 Pendidikan Sosial di IKIP Malang dan S2 Adminsitrasi Publik (MAP) di UGM.

Sementara jenjang S3, Muhadjir ambil  Ilmu Sosial di Unair. Sebelum menjabat Menko PMK, ia lebih dulu menjadi rektor di Universitas Muhammadiyah Malang. Ia juga sempat menjadi Mendikbud.

Terkait bansos, Muhadjir pernah membantah pembagiannya pada periode Januari hingga Februari 2024 memakai data Kemenko PMK. Ia menyebut hai itu masih dari Kemensos.

Selain itu, lanjut Muhadjir, pemerintah juga membagikan bansos tersebut melalui Kemensos. Pembagiannya dilakukan langsung oleh Basarnas, namun Mensos Risma jarang terlihat.

Ia pun menjelaskan bahwa Risma saat itu tengah fokus pada program-program Kemensos lain. Khususnya pemberdayaan Program Pahlawan Ekonomi Nusantara (PENA).

Lalu, pada 26 Maret 2024, Muhadjir juga tidak setuju dengan usul KPK yang meminta penyaluran bansos dihentikan jelang Pilkada 2024. Sebab, menurutnya, hal itu tercantum di UU.

2. Airlangga Hartarto

Airlangga Hartarto kini menjabat sebagai Menko Bidang Perekonomian. Selain itu, ia juga menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

Ia adalah lulusan Teknik Mesin Fakultas Teknik UGM. Airlangga kemudian melanjutkan studinya ke AMP Wharton School pada Universitas Pennsylvania  di Philadelphia, Amerika Serikat. 

Cari Tahu

Kumpulan Kuis Menarik

KUIS: Kepribadian Kamu Mirip Kue Lebaran Apa, Sih?
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Love Language 2026: Kenali Bahasa Cintamu agar Hubungan Makin Klik dan Minim Drama!
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Kamu Cocok Buat Beli HP Apa? Cek Rekomendasinya
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Mudik Naik Motor 2026: Uji Kesiapan Anda Sebelum Pulang Kampung
Ikuti Kuisnya ➔
Kuis Geografi Indonesia Sejauh Mana Anda Mengenal Peta Nusantara?
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: THR Sudah Cair? Ungkap Karakter Asli Keuangan Kamu
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Pecahkan 10 Kasus Misterius Ini, Kamu Detektif atau Cuma Amatir?
Ikuti Kuisnya ➔
SIMULASI TKA SD: 15 Soal Matematika Materi Pecahan Senilai Beserta Kunci Jawaban dan Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 30 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Beserta Pembahasan
Ikuti Kuisnya ➔
KUIS: Berapa Life Path Number Kamu? Hitung Sekarang dan Lihat Rahasia Kepribadianmu
Ikuti Kuisnya ➔
Simulasi TKA: 15 Soal Bahasa Indonesia Kelas 6 SD Materi Teks Informasi Lengkap Kunci Jawaban
Ikuti Kuisnya ➔

Komentar

Terkait

Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Deddy Sitorus Langsung 'Sentil' Bahlil Saat Rapat

Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Deddy Sitorus Langsung 'Sentil' Bahlil Saat Rapat

Bisnis | Selasa, 02 April 2024 | 12:05 WIB

Jadi Saksi Ahli Kubu Ganjar di MK, Kritik Pedas Romo Magnis Sebut Jokowi Bak Pemimpin Mafia

Jadi Saksi Ahli Kubu Ganjar di MK, Kritik Pedas Romo Magnis Sebut Jokowi Bak Pemimpin Mafia

Kotak Suara | Selasa, 02 April 2024 | 11:59 WIB

Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Bahlil Kena Semprot DPR

Sebut Menteri ESDM Kader PDIP, Bahlil Kena Semprot DPR

Bisnis | Selasa, 02 April 2024 | 11:54 WIB

Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko

Singgung Presiden Bagi Bansos Demi Paslon Tertentu, Romo Magnis: Mirip Karyawan Curi Uang Kas Toko

Kotak Suara | Selasa, 02 April 2024 | 11:34 WIB

Saksi Anies-Cak Imin Kena Sindiran Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula

Saksi Anies-Cak Imin Kena Sindiran Ketua MK di Sidang Sengketa Pilpres 2024: Sudah Terlambat, Minta Cepat Pula

Kotak Suara | Selasa, 02 April 2024 | 11:15 WIB

Terkini

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Ngaku Lagi di Luar Pulau Jawa, Ridwan Kamil Tidak Hadir Penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Besok

Kotak Suara | Rabu, 08 Januari 2025 | 16:29 WIB

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Paslon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor 2 Pecah Kongsi, Soal Pencabutan Gugatan Sengketa Pilkada ke MK

Kotak Suara | Sabtu, 04 Januari 2025 | 13:58 WIB

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Miris, Warga Bali 'Dibuang' Adat Karena Beda Pilihan Politik

Kotak Suara | Selasa, 24 Desember 2024 | 06:12 WIB

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Meski Sudah Diendorse di Kampanye, Pramono Diyakini Tak akan Ikuti Cara Anies Ini Saat Jadi Gubernur

Kotak Suara | Senin, 23 Desember 2024 | 11:26 WIB

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Pilkada Jakarta Usai, KPU Beberkan Jadwal Pelantikan Pramono-Rano

Kotak Suara | Sabtu, 21 Desember 2024 | 14:37 WIB

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

MK Harus Profesional Tangani Sengketa Pilkada, Jangan Ulangi Sejarah Kelam

Kotak Suara | Jum'at, 20 Desember 2024 | 23:22 WIB

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Revisi UU Jadi Prioritas, TII Ajukan 6 Rekomendasi Kebijakan untuk Penguatan Pengawasan Partisipatif Pemilu

Kotak Suara | Kamis, 19 Desember 2024 | 19:26 WIB

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Menang Pilkada Papua Tengah, Pendukung MeGe Konvoi Keliling Kota Nabire

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:51 WIB

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Pasangan WAGI Tempati Posisi Kedua Pilkada Papua Tengah, Siap Tempuh Jalur Hukum ke MK

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 20:27 WIB

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Sah! KPU Tetapkan Pasangan MeGe Pemenang Pilgub Papua Tengah 2024

Kotak Suara | Rabu, 18 Desember 2024 | 12:34 WIB