Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto, buka suara soal tak diundangnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-V yang diselenggarakan di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada 24 hingga 26 Mei 2024.
Hasto menegaskan, PDIP hanya mengundang mereka yang mampu menjaga demokrasi hukum dan yang memiliki semangat menegakkan hukum.
Baca Juga:
Jusuf Kalla: Jokowi Bukan Kader PDIP Lagi
Awalnya Hasto menjelaskan, jika Rakernas ke-V ini diadakan dalam momentum semangat reformasi dalam melawan sisi gelap kekuasaan. Di lain sisi, juga publik telah merekam jika Pemilu 2024 ini merupakan pemilu yang paling brutal.
"Dan itu terekam kuat dalam memori publik terekam kuat dari apa yang disuarakan oleh para tokoh-tokoh civil society, para guru besar, para ahli hukum dan para seniman bahkan budayawan yang menyimpulkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu yang paling brutal dalam sejarah demokrasi Indonesia diwarnai berbagai bentuk kecurangan yang diawali dengan suatu kontruksi rekayasa hukum di MK," kata Hasto dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5/2024).
Apalagi juga hal itu, kata dia, ditandai dengan adanya tiga hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan dissenting opinion atau pendapat berbeda mengenai sengketa Pilpres 2024.
Untuk itulah, kata dia, yang menjadi dasar PDIP mengundang figur yang akan datang ke Rakernas ke-V yakni yang memilki semangat dalam menjaga hukum.
"Dan dari spirit itu yang tentu diundang adalah mereka, mereka yang memiliki spirit di dalam menjaga demokrasi hukum. Menegakkan negara hukum menegakkan demokrasi yang berkedaulatan rakyat," ungkapnya.
Baca Juga: Dasco Ungkap Dibalik Kemenangan Prabowo-Gibran, ada Kekuatan Besar dari Presiden Jokowi
Lebih lanjut, ia menegaskan, jika PDIP memiliki pijakan yang sangat kuat terhadap sejarah.
Baca Juga:
Respons Pramono Anung Soal Jokowi Yang Tak Diundang Ke Rakernas PDIP
Apalagi, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri juga punya pengalaman melawan rezim otoriter orde baru.
"Itu lah yang akan diundang PDI Perjuangan di dalam Rapat Kerja Nasional yang ke-V," pungkasnya.
