Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP PAN, Yandri Susanto menyebut jika bukan hal yang tabu jika Koalisi Indonesia Maju (KIM) tak sejalan di Pilkada 2024. Baginya Pilkada merupakan relaksasi dari Pilpres 2024.
"Artinya bukan sesuatu yang tabu bilamana KIM itu berpisah di dukungan, baik di kabupaten kota maupun di pilgub," kata Yandri di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).
Ia mengatakan, dengan banyak daerah yang menggelar Pilkada, maka sangat mungkin dinamisasi terjadi. Ia menyontohkan seperti partainya di beberapa daerah berbeda dari KIM.
"Contoh PAN, PAN ada beberapa pilbup, itu sudah kami putuskan pasangannya tidak dengan KIM ada, tapi dengan KIM juga banyak. Nah oleh karena itu, istilah saya itu memang Pilkada ini relaksasi politik pasca Pilpres," ujarnya.
"Nah jadi kita bisa PAN dengan PDIP, PAN dengan NasDem, ada PAN dengan PKS, ada PAN dengan PKB, jadi itu tidak mutlak harus dengan Koalisi Indonesia Maju, tapi kalau bisa itu diutamakan," sambungnya.
Yandri menilai, jika adanya dinamika kemistri dan kerifan lokal yang membuat sikap politik partai dalam KIM bisa beragam.
"Nah ini yang menurut pengamatan saya, sebagai yang hari-hari tidak terlepas dengan proses Pilkada, menerima dari seluruh Indonesia, dinamika itu terjadi karena memang chemistry atau kearifan lokal lah yang membuat ini menjadi beragam. Jadi tidak bisa dipaksakan di kabupaten kota maupun provinsi itu harus dengan Koalisi Indonesia Maju," ujarnya.
Kendati begitu, ia mengatakan, jika para ketua umum KIM biasanya akan mencari jalan tengah. Namun semua tak bisa dipaksakan.
"Kami saling menghormati, saling memahami keputusan rumah tangga masing-masing. Tapi memang dialog di tingkat pusat para ketua umum itu biasanya saling mencocokkan, kalau masih bisa. Tapi kalau misalkan calon yang memang nggak mau, dan chemistrynya sudah nyambung, tadi saya bilang perahunya sudah cukup, ya kita bungkus, kita SK-kan," pungkasnya.
TERPOPULER
