REGIONAL:
Suara.com - Ratusan tokoh lintas agama di Kabupaten Serang, Banten meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitas pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Banten 2024.
Mereka menegaskan komitmennya meminta APH dan ASN netral untuk menjaga kedaulatan rakyat demi terciptanya pelaksanaan Pilkada Banten 2024 yang demokratis.
Para tokoh lintas agama itu pun memberikan pernyataan yang mengecam segala bentuk pelanggaran yang dilakukan APH maupun ASN dalam perhelatan Pilgub Banten ini.
Salah satu tokoh agama dari Majelis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Abah Elang Mangkubumi mengatakan, deklarasi tersebut dilakukan untuk mengawal demokrasi di Kabupaten Serang dan Pilgub Banten berjalan sesuai Perundang-undangan.
"Hari ini ulama dan lintas agama berkumpul semata untuk mengawal demokrasi agar terciptanya demokrasi yang sehat sesuai dengan undang-undang yaitu untuk kedaulatan rakyat, dari rakyat untuk rakyat," kata Abah Elang usai Halaqah Kebangsaan di Majlis Dzikir Bumi Alit Padjadjaran, Kabupaten Serang, Sabtu (19/10/2024) malam.
Dalam agenda Halaqah dengan tema 'Peran Ulama dalam mengawal demokrasi, ASN, TNI, Polri wajib netral' itu, Abah Elang menyebut masyarakat kini resah dengan opini adanya keberpihakan para kepala desa, ASN kepada salah satu kandidat calon kepala daerah baik dalam pemilihan bupati, wali kota maupun gubernur di Banten.
Ia menegaskan, para tokoh agama yang hadir sepakat menolak segala bentuk intimidasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Ia pun menekankan pemilihan kepala daerah di tanah jawara itu harus berlangsung aman dan damai.
Karenanya, ia menekankan para ulama dan tokoh lintas agama di Banten lebih berperan dalam menyampaikan pesan agar terciptanya proses demokrasi yang baik dan benar.
"Kami siap mengawal demokrasi secara baik dan benar dan kami akan sampaikan pesan ini terhadap ASN, APH, TNI, Polri, KPU Bawaslu agar mereka menjadi wasit yang sebaik-baiknya, tidak ada keberpihakan kemanapun," tegasnya.
"Tidak ada keberpihakan terhadap pihak manapun berikan kami kebebasan agar kami mendapatkan pemimpin sesuai dengan apa yang kami harapkan. Tentunya pemimpin tersebut mampu membangun SDM dan SDA serta memajukan kabupaten yang lebih maju lagi," tambahnya.
Abah Elang menuturkan, opini berkembang soal dugaan ketidaknetralan APH dan ASN menjadi kekhawatiran masyarakat. Ia juga menyinggung soal potensi kecurangan dan kekuatan besar untuk mengarahkan kepada salah satu kandidat sehingga membuat proses demokrasi tidak berjalan sehat.
"Kami percaya bahwa TNI Polri akan berlaku netral karena kalau mereka tidak netral pada siapa lagi kami akan meminta pertolongan," terangnya.
Abah Elang menegaskan, saat ini para ulama dan tokoh lintas agama lainnya di Kabupaten Serang akan bersatu mengawal proses Pilkada Serentak 2024 agar berjalan dengan tertib dan damai.
"Kami dari tokoh lintas agama siap mengawal demokrasi dengan baik dan benar, demokrasi yang aman, damai dan tenang," ujarnya.
"Kami tidak pernah bermasalah dengan kapasitas agama, ada katolik ada protestan, ada kristen ada konghucu ada buddha, ada buddha dan agama-agama tersebut justru bersatu padu untuk menjaga rakyat itu sendiri dalam Pilkada tahun ini," imbuh Abah Elang.
Hal serupa juga diungkapkan Tokoh Katolik Kabupaten Serang, Yusef Daok Klau yang berharap Pilkada Banten berjalan baik dan menghasilkan pemimpin yang cerdas dan bisa membawa kesejahteraan masyarakat.
"Harapan kita tidak ada lagi rakyat yang anaknya tidak bisa sekolah karena tidak punya uang, tidak ada lagi masyarakat yang tidak berobat saat sakit karena semuanya kita harapkan akan dibantu dan diperhatikan oleh pemerintah," pungkasnya.
Berikut poin-poin isi deklarasi para ulama dan tokoh lintas agama tersebut :
1. Taat dan patuh kepada pancasila, uud 1945, bhinneka tunggal ika dan negara kesatuan republik indonesia
2. Siap mengawal demokrasi dengan aman damai dan tenang, serta menjunjung tinggi nilai nilai luhur demokrasi yang Langsung Umum Bebas Rahasia serta Jujur dan Adil
3. Mengecam keras kepada pihak pihak yang merusak nilai nilai demokrasi dan Hak asasi Manusia, bahwa sesungguhnya demokrasi adalah kedaulatan rakyat dari rakyat dan untuk rakyat
4. Menghimbau kepada Aparatur sipil negara, Aparat penegak hukum, TNI dan POLRI serta panitia pelaksana pemilu dan badan pengawas pemilu agar bertindak sesuai dengan Tugas dan fungsinya
5. Menolak dengan keras segala bentuk intervensi dan intimidasi dari pihak manapun, supaya tercipta pemilu yang demokratis dan melahirkan pemimpin yang dapat memajukan daerah dan mampu mensejahterakan seluruh masyarakatnya.
Kontributor : Yandi Sofyan
TERPOPULER
