Suara.com - Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Banten Dimyati Natakusumah menyebut bahwa perempuan tidak perlu diberi pekerjaan berat seperti menjadi gubernur. Pernyataan itu disampaikan saat debat perdana cagub-cawagub Banten pada Rabu (16/10/2024) malam.
Ucapan Dimyati tersebut merespon pertanyaan dari rivalnya, Cawagub Ade Sumardi yang bertanya tentang cara menangani kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak di Banten.
"Oleh karena itu, wanita itu jangan terlalu dikasih beban berat apalagi jadi gubernur. Itu berat lho, luar biasa. Maka oleh sebab itu, laki-laki lah harus membantu memaksimalkan bagaimana Banten ini maju," kata Dimyati.
Menurut Dimyati, cara itu sebagai salah satu upaya memuliakan perempuan dengan tidak menyerahkan pekerjaan berat seperti menjadi pemimpin daerah.
Merespons pernyataan tersebut, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menilai ucapan Dimyati sudah termasuk kekerasan verbal kepada perempuan.
"Itu kan yang dikatakan termasuk kekerasan juga ya, karena secara verbal itu mendomestikasi. Perempuan dari berbagai aspek bisa juga menduduki berbagai hal," kata Plt Deputi Bidang Kesetaraan Gender KPPPA Rini Handayani kepada Suara.com ditemui di kantor KPPPA, Jakarta, Kamis (17/10/2024).
Rini menegaskan bahwa perempuan juga memiliki kebebasan dalam aktif berpolitik. Setiap orang bahkan dijamin oleh undang-undang untuk boleh berpolitik. Dia juga tidak setuju dengan anggapan Dimyati yang menyebut cara itu sebagai bentuk memuliakan perempuan.
Oleh sebab itu, dia meminta kepada publik untuk ikut mengawasi para calon kepala daerah agar tidak melontarkan pernyataan-pernyataan yang justru menyudutkan perempuan.
"Ini harus terus kita suarakan, jangan sampai ada kecendungan-kecendungan yang seperti itu lagi. Karena kita dijamin untuk berpolitik, dijamin juga untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan di dalam berpolitik," katanya.
TERPOPULER
