REGIONAL:
Pengamat Politik Rocky Gerung menyoroti Peninjauan Kembali atau PK terhadap kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.
Mulanya, Rocky menyoroti keberanian Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana dalam membongkar hal yang terjadi di Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Sayangnya, berhasil atau tidaknya Moeldoko membegal Partai Demokrat berpengaruh pada pencalonan Anies Baswedan yang juga berpengaruh terhadap demokrasi di Indonesia.
Padahal, tindakan pembiaran Presiden Joko Widodo (Jokowi terhadap perilaku salah satu anak buahnya bisa mengarah ke tindakan pidana. “Pidana itu (pembiaran),” ujar Rocky, dikutip Suara Liberte pada Senin (5/6/2023).
Lebih lanjut, Rocky menilai Presiden Jokowi paham betul dengan konsekuensi jika PK terhadap kepengurusan Partai Demokrat dimenangkan Moeldoko. Tetapi, Presiden Jokowi memilih untuk tidak melarang langkah Moeldoko.
“Presiden tau konsekuensi kalau Moeldoko menang tetapi dia nggak melarang Moeldoko untuk jangan ajukan PK,” tutur Rocky.
Ahli ilmu filsafat ini juga meyakini bahwa Presiden Jokowi memahami benar kalau Moeldoko bahkan bukan anggota Partai Demokrat.
“Dia sendiri itu sibuk di dalam kabinet Jokowi. Ngapain ngurus-ngurus SBY? Jadi sekali lagi pengetahuan Jokowi tentang Moeldoko harusnya diucapkan dari awal supaya Moeldoko nggak cawe-cawe lagi,” ujar Rocky.
Untuk diketahui, upaya merebut kekuasaan di Partai Demokrat sebelumnya diungkap oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY mengaku mendapat informasi bahwa KSP Moeldoko dan Dokter Jhonny Allen Marbun mengajukan PK.
"Sebulan lalu pada 3 Maret 2023 kami menerima informasi bahwa Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan Dokter Jhonny Allen Marbun masih mencoba-coba untuk mengambil alih Partai Demokrat," ujar AHY di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin (3/4/2023).
TERPOPULER
