Termaktub dalam Pasal 34 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa pemerintah harus memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
Rakernas tersebut juga merupakan bagian dari dukungan PDIP terhadap program Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu target Jokowi adalah angka kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024.
Lewat Rakernas tahun ini, seluruh kepala daerah dari PDIP akan bekerja dan berusaha keras agar 2024 tidak ada kemiskinan ekstrem di wilayahnya. Pekerjaan tersebut juga akan menjadi kesinambungan kepada kepala daerah selanjutnya.
Seluruh kepala daerah dari PDIP juga diperintahkan untuk menyusun anggaran yang betul-betul berpihak kepada rakyat sipil. Anggaran itu, ditegaskannya harus berpihak pada rakyat miskin.
"Jadi konklusinya dari pertanyaan itu adalah maukah kita bersama-sama menanggung beban itu, bukan sebagai beban, tapi sebagai perjuangan untuk bisa masuk ke era itu," ujar Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.
Di samping Megawati, Jokowi ingin agar kemiskinan ekstrem di Indonesia menjadi nol persen pada 2024. Keinginannya itu diyakininya dapat terealisasi, karena pemerintah sudah memiliki data yang lengkap terkait warga yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.
Pemerintah juga sudah memiliki anggaran yang cukup besar untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan ekstrem. Salah satunya adalah anggaran bantuan sosial yang harus disiapkan dan direncanakan dengan baik.
"Berkaitan dengan kemiskinan ekstrem ini kita sudah rencanakan di periode kedua ini, di 2024 itu kita berada pada posisi nol. Tapi kita sempat terkendala Covid-19 hampir 2,5 tahun, tapi saya masih meyakini 2024 itu akan turun drastis," ujar Jokowi.
Baca Juga: Marc Klok ke Fans Timnas Indonesia Jelang FIFA Matchday: Dukung tapi Harus Tertib
