Kedua, bila NasDem, Demokrat, dan PKS tetap tidak sepakat soal cawapres pendamping Anies Baswedan. Sebab, sampai saat ini tiga partai ini tampaknya masih alot soal siapa calon cawapres Anies.
"Nasdem menginginkan Khofifah sebagai pendamping Anies. Demokrat mencalonkan Ketua Umumnya AHY. Sementara PKS ingin menjadikan kadernya Aher sebagai cawapres," tuturnya.
"Hal itu terjadi karena perolehan kursi tiga partai itu pada Pileg 2019 relatif seimbang. Tiga partai tersebut merasa sama-sama punya hak untuk menjadikan kandidatnya sebagai pendamping Anies," sambungnya.
Lebih lanjut, jika NasDem dan PKS enggan melihat realitas jika elektabilitas Demokrat dan AHY lebih tinggi dalam hasil berbagai survei.
"Karena itu, kalau Nasdem dan PKS tetap tidak mau melihat realitas itu, tentu wajar saja kalau Demokrat mengevaluasi keberadaannya di KPP. Bahkan peluang menarik diri dari KPP sangat terbuka. Peluang itu sangat terbuka karena ada tawaran dari PDIP untuk saling membuka diri. Godaan PDIP bisa diterima Demokrat bila Nasdem dan PKS tetap pada pendiriannya," tuturnya lagi.
Terakhir, bubar tidaknya KPP bolanya ada di Nasdem dan PKS. Kalau dua partai ini realistis dan mau menerima AHY menjadi cawapresnya Anies, maka KPP akan eksis dan berpeluang menang pada Pilpres 2024. Sebaliknya, KPP akan bubar, dan Anies akan gagal menjadi capres.
"Kalau hal itu terjadi, maka kubu Presiden Joko Widodo dan PDIP muncul sebagai pemenang. Jokowi dan PDIP yang menginginkan hanya dua pasangan yang maju pada Pilpres 2024 berpeluang terwujud. Bisa jadi capres yang maju hanya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dua sosok ini sama-sama orangnya Jokowi," imbuhnya.
Baca Juga: Jika Kaesang Pangarep Berlabuh ke PDIP, Jubir PSI: Kami Bukan Partai yang Posesif
