Itu karena, Indonesia bukan menggunakan sistem pengadilan rakyat sehingga tindakan Mahfud itu tidak perlu. Namun, hal itu bisa terjadi seandainya lembaga penegak hukum sudah sangat rapuh dan tidak bisa lagi dipercaya.
“Negeri kita tidak mengenal pengadilan rakyat, kecuali kinerja lembaga penegak hukum sudah sangat rapuh dan kita tidak percaya lagi dgn lembaga2 penegak hukum di negeri ini. Bukan kah begitu adab kita berhukum di negeri Pancasila?” ujar Benny.
Sebelumnya, Mahfud MD dan Benny Harman sempat berselisih pendapat terkait kasus mega skandal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp 349 triliun. Benny sampai menegaskan bahwa perselisihan pendapat itu bukan lantas menjadi pertarungan antara Mahfud MD dan Komisi III DPR.
“Halo pendukung perubahan, skandal uang ilegal Rp349 Triliun di Kemenkeu itu bukan perseteruan antara Menkopolhukam Mahfud MD vs Komisi 3 DPR RI, tapi antara Mahfud MDA dengan Sri Mulyani,” ujar Benny di akun Twitter miliknya pada Senin (10/4/2023).
TERPOPULER
