REGIONAL:
Pegiat media sosial Helmi Felis menyoroti pondok pesantren Al Zaytun Indramayu masih menjadi topik perbincangan publik. Pasalnya, ponpes yang terletak di Desa Mekarjaya Kecamatan Gantar itu kerap kali menuai kontroversi.
Hal itu ditanggapi Helmi Felis dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Helmi Felis menyebutkan bawha pondok pesantren tersebut setan dan menyesatkan. Ia menilai bahwa akan membahayakan jika terus dibiarkan.
"Pondok Pesantren Al Zaytun itu sesat dan menyesatkan. Bahaya jika dibiarkan, harus segera ditutup," ungkap Helmi Felis dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @HelmiFelis_, Rabu (21/6).
Lebih lanjut, Helmi Felis pun mengatakan bahwa hal itu bukan lantaran soal telah menodai agama atau belum. Namun, Helmi Felis menyebut bahwa ada kewajiban pemerintah.
"Negara harus menjamin bahwa Agama yang ada tidak dirusak ajarannya, itu kewajiban Pemerintah," tandasnya.
Sementara itu, diketahui ada beberapa kontroversi soal pondok pesantren yang sedang jadi perbincangan itu.
Mulai dari melaksanakan sholat Idul Fitri dengan mencampurkan shaf laki-laki dan perempuan, adzan dengan nada nyeleneh tidak seperti pada umumnya, menyanyikan lagu Yahudi hingga yang terbaru diduga menghalalkan zina bagi santri karena dosanya bisa ditebus dengan uang.
Terkait hal itu, banyak masyarakat yang merasa resah dengan keberadaan Ponpes Al Zaytun. Salah satunya dari warganet ada yang menginginkan ponpes tersebut untuk dibubarkan atau dicabut izinnya. Hal itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
"Dibekukan dulu izin nya pak?," kata salah satu netizen dikutip dari kolom komentar unggahan instagram Ridwan Kamil, Selasa (20/6/2023).
Mendapati permintaan itu, Ridwan Kamil langsung memberikan jawaban. Ia mengaku bukan ranahnya untuk mencabut izin dari Ponpes Al Zaytun.
"Izin Al Zaytun kewenangan Kementerian Agama bukan Pemkab atau Pemprov," jawab pria yang akrab disapa Kang Emil tersebut.
Sebelumnya, Kang Emil mengatakan pihaknya siap menerjunkan tim investigasi untuk mencari fakta dan klarifikasi kepada pihak pesantren Al Zaytun.
"Tujuh hari untuk mencari fakta dan tabayun kepada pihak pengelola pesantren. Tim mulai bekerja besok Selasa 20 Juni 2023," kata Mantan Wali Kota Bandung itu.
Ia juga meminta agar pihak Ponpes Al Zaytun bisa kooperatif. Ia bilang jika tak mau kooperatif maka akan ada konsekuensi hukum dan administratif terhadap Ponpes Al Zaytun.
"Saya meminta pihak Pesantren Al Zaytun untuk kooperatif dan memberikan jawaban seluas-luasnya. Jika tidak kooperatif maka akan ada konsekuensi hukum dan administrasi terkait eksistensi lembaga pendidikan dibawah binaan Kementrian Agama," ujarnya.
"Semua langkah ini adalah seadil-adilnya proses yang kami akan lakukan, mengingat ada 5000-an siswa yang akan terdampak oleh setiap keputusan hukum yang menyertai proses ini," imbuhnya.
TERPOPULER
