Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI tahun 2021 sebesar 78,12%. Namun capaian ini masih dikategorikan "sedang" mengingat IDI level pusat mencapai 81,33% dan provinsi 76,80%.
IDI sendiri merupakan alat ukur kuantitatif yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan dan penerapan demokrasi di provinsi. Manfaat akademis IDI adalah dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
IDI tahun 2021, diukur dengan 22 indikator yang meliputi aspek kebebasan, aspek kesetaraan, dan aspek kapasitas lembaga demokrasi. Namun hal itu dirasa kurang komprehensif.
Lebih lanjut BPS menyelesaikan revisi terhadap komponen pembentuk dan metode penghitungan tersebut pada triwulan I tahun 2022. Hasilnya, metode baru penghitungan IDI tidak hanya mengukur demokrasi dalam bidang politik, tetapi juga meliputi bidang ekonomi dan sosial.
Merespons hal tersebut, pemerintah, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menilai bahwa salah satu indikator yang memengaruhi IDI adalah peran lembaga-lembaga politik. Ini termasuk DPRD hingga partai politik.
Alhasil, Indonesia pada 2022 dinilai memiliki budaya politik yang masih rendah. Data Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan, skor indeks demokrasi Indonesia mencapai 6,71 poin dari skala 10.
Terdapat lima kategori yang membentuk nilai indeks itu yang turut diberi skor dengan skala 0-10.
Pertama, kategori pemilu dan pluralisme Indonesia menyentuh 7,92 poin. Kedua, fungsi pemerintahan dengan skor 7,86.
Ketiga, partisipasi politik mendapat skor 7,22. Disusul posisi keempat, kebebasan sipil menyentuh 6,18. Kelima, budaya politik yang hanya 4,38.
Baca Juga: CEK FAKTA: Amien Rais Langsung Dieksekusi di Tempat oleh Presiden Jokowi, Kapolri Menyaksikan
Komponen indeks demokrasi Indonesia sebenarnya banyak yang di atas rata-rata indeks dunia. Namun, hanya budaya politik yang di bawah standar itu. Artinya, budaya politik di Indonesia masih tergolong rendah.
Adapun rata-rata skor komponen indeks demokrasi global adalah pemilu dan pluralisme (5,59), fungsi pemerintahan (4,70), partisipasi politik (5,44), kebebasan sipil (5,43), dan budaya politik (5,32). Rata-rata total skor global mencapai 5,29.
EIU menyebut, kawasan Asia dan Australia juga mengalami penurunan poin di kategori budaya politik.
"Skor kawasan ini untuk budaya politik turun sedikit, karena persepsi publik yang lebih negatif terhadap peran kepemimpinan dan demokrasi di tempat-tempat seperti Hong Kong dan Korea Selatan," tulis EIU dalam laporannya, dikutip Liberte Suara, Selasa (27/6/2023).
Indeks demokrasi EIU menggunakan 60 indikator dalam penelitiannya dan diukur dengan skala 0 sampai 10.
Indikator dikelompokkan ke dalam lima kategori, yakni proses pemilu dan pluralisme; kebebasan sipil; berfungsinya pemerintahan; partisipasi politik; dan budaya politik.
