Suara.com - Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggaraini mengungkapkan bahwa Indonesia masuk 10 negara dengan kinerja peningkatan skor indeks demokrasi terbaik di tahun 2021.
Hal tersebut kata Titi berdasarkan hasil rilis dari data Economist Intelligence Unit. Titi menyebut semula Indonesia di peringkat 65, lalu naik menjadi peringkat ke 52.
"The Economist Intelligence Unit, baru merilis indeks demokrasi global atau dunia, ternyata Indonesia mengalami peningkatan indeks atau skor. Jadi dari sebelumnya di 2020 peringkat 64, di 2021 naik di peringakat 52 atau naik 8 poin," ujar Titi dalam Webinar Pojok Pengawasan 'Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif' secara virtual, Jumat (25/4/2022).
Meski naik ke peringkat 52, Indonesia kata Titi masih masuk dalam kategori flawed democracy atau demokrasi yang cacat.
"Di tengah peningkatan indeks demokrasi kita, skor kita naik 8 poin jadi peringkat 52 dunia, tapi demokrasi Indonesia masih dikategorikan flawes democracy atau demokrasi yang cacat," ucap dia.
Titi menjelaskan alasan Indonesia masih dikategorikan sebagai demokrasi cacat, karena meski membaik di tiga aspek, masih terdapat dua aspek yang masih stagnan.
Adapun skor demokrasi Indonesia membaik pada tiga aspek yakni keberfungsian pemerintah 7,50 menjadi 7,86, kebebasan sipil 5,59 menjadi 6,18 dan partisipasi politik dari 6,11 menjadi 7,22.
Sementara dua aspek yang masih stagnan yakni proses elektoral dan pluralisme di skor 7,92 serta budaya politik di angka 4,38.
"Soal budaya politik ini masih berat karena masih ada dorongan yang penting menggunakan pemilu itu bagaimana untuk menang dan menangnya dengan berbagai cara itu kan budaya politik yang buruk. Nah itu yang membuat demokrasi kita yaitu belum menjadi demokrasi yang penuh, tetapi demokrasi yang masih yang cacat itu," katanya.
Baca Juga: Demokrasi Indonesia Mengalami Arus Balik Sejak Tahun 2020
