Suara.com - Kualitas maupun performa tatanan demokrasi di Indonesia mengalami arus balik alias penurunan sejak tahun 2020.
Anggota Dewan Pembina perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Titi Anggraini, mengungkap praktik berdemokrasi di Indonesia tahun 2019 masuk kategori menengah.
"Tapi tahun 2020, performanya turun menjadi demokrasi lemah," kata Titi Angraini dalam diskusi daring 'Mengoptimalkan Kesadaran Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif', Jumat (25/4/2022).
Faktor yang paling memengaruhi arus balik demokrasi tersebut adalah, maraknya praktik korupsi. Indeks terbebas dari korupsi di Indonesia masih 'merah' atau rendah.
Konsekuensinya, dua parameter kinerja demokrasi, yakni pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, turut menunjukkan performa yang tidak baik.
Meski begitu, Titi mengakui praktik berdemokrasi seperti pemilu di Indonesia bisa dibilang sudah membaik.
"Pemilu Indonesia terselenggara secara bersih dan terdapat hak pilih yang inklusif."
Selain itu, kata dia, partisipasi publik saat pilkada serentak cenderung tinggi, di tengah lesunya keterlibatan pemilih pada proses elektoral di banyak negara karena pandemi covid-19 tahun 2020.
"Partisipasi pemilih saat pilkada mencapai 74 persen," kata dia.
Baca Juga: Tegas! Perludem Sebut Penundaan Pemilu Adalah Upaya Merebut Kekuasaan
Kalau dihitung lingkup global, hanya 37 persen negara yang mampu mendongkrak naik angka partisipasi pemilu saat pandemi.
Perbandingan lainnya, saat Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih juga mencapai 80 persen.
"Jadi trennya, dari 1999 sampai 2004, angka partisipasi menurun. Tapi pada tahun 2019 mengalami kenaikan."
Namun, harus diakui, kenaikan persentase partisipasi pemilu itu turut didorong oleh adanya polarisasi politik di tingkat elite dan merembet ke level akar rumput.
