"Salah enggak, ya gak salah. Kalau dibilang salah, tunjuk partai yang namanya PPP kurang politik identitas apa dia, dia pasang Ka'bah di logo dia," ucapnya.
Hensat juga mencontohkan politik identitas dari pernyataan Hary Tanoesoedibjo yang menyebut masyarakat Tionghoa akan mendukung Calon Presiden (Capres) pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kemarin kan Pak Hary Tanu tuh ngomong, Tionghoa tegak lurus, beberapa kawan Tionghoa ngomel juga, terus ada beberapa wartawan nanya 'Bang itu rasis bukan', saya bilang bukan, itu adalah contoh politik identitas," ungkap Hensat.
Adapun Hensat menjelaskan soal politik identitas itu tidak salah asalkan tidak menggunakan reward dan punishment.
"Politik identitas itu tidak salah selama tidak menggunakan reward dan punishment. Maksudnya gini, kalau pilih Mang Iwan, masuk surga, pilih nggak pilih bang Iwan masuk neraka, itu reward punishment. Itu jangan tuh. Tapi kalau dipake gitu aja ya gapapa," paparnya.
Hensat juga mengungkapkan soal politik identitas yang menurutnya tidak boleh.
"Orang bahasanya masih Jawa pilih Jawa, Sunda pilih Sunda, tapi jangan begini, kalau Anda Jawa, Anda nggak pilih Jawa, saya keluarkan dari keluarga, ya jangan begitu. Itu yang nggak boleh menurut saya," pungkasnya.
Baca Juga: Doddy Sudrajat Pamer Vila Mewah sampai Ngaku Miliknya, Warganet Malah Kasihan: Ngekhayal Mulu
