Para partai politik (parpol) menjelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 tengah sibuk menguatkan koalisi dan mencari bakal calon wakil presiden (cawapres) terbaik.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan koalisinya sudah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai capres. Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengusung Anies Baswedan.
Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) telah memilih Prabowo Subianto sebagai capres untuk bersaing di pilpres mendatang.
Meski begitu, sampai saat ini belum ada satu nama cawapres pendamping tokoh-tokoh besar tersebut yang diumumkan. Padahal terdengar pihak-pihak yang ingin segera mengumumkannya ke publik.
Namun pengamat politik Burhanuddin Muhtadi menilai, parpol akan menerima sejumlah kerugian jika mengumumkan cawapres lebih awal.
"Ya segera itu menunjuk pada waktu ini, tetapi satu, tidak ditentukan kapannya, yang dua, yang mengatakan juga bukan pemilik partainya, bukan dewa-dewanya, jadi kalau yang mengatakan lapis kedua, lapis ketiga, don't take it seriously," katanya dikutip Liberte Suara dari kanal YouTube KompasTV, Selasa (4/7/2023).
"Jadi kalau Ibu Mega yang sudah bicara, kalau Bang Surya yang sudah bicara, kalau yang sudah bicara itu sudah pemegang remote control partai baru lapis kedua lapis ketiga, anything can happen," sambung dia.
Burhanudin mengingatkan bahwa parpol tersebut akan mudah diantisipasi, dimitigasi, dikuliti kelemahannya oleh pihak lawan.
"Menarik nih, yang pertama adalah kalau terlalu cepat itu mudah diantisipasi pihak lawan, sementara top 3 ini bedanya secara elektoral tidak terlalu jauh, jadi mudah dimitigasi, mudah diantisipasi, dan mudah dicarikan resep atau antidotnya secara elektoral, termasuk mudah juga untuk dikuliti kelemahannya," jelasnya.
Belum lagi, lanjut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia itu, potensi kekecewaan dari pihak koalisi yang tidak dapat kursi.
"Yang berikutnya kelemahannya adalah bagaimana pun proses waktu masih berjalan, kalau misalnya dari awal menyebut cawapresnya, pihak-pihak yang dikecewakan karena tidak kebagian kursi cawapres itu potensial pindah ke kandang lawan. Jadi mereka enggak bakal mudah tergoda menjawab pertanyaan ini," katanya, menjelaskan.
Dengan kata lain, ujar Burhanuddin, parpol akan lebih banyak menerima kerugian dibandingkan keuntungan jika menyebutkan nama cawapres lebih awal.
"Sejauh ini masih banyak kerugiannya kalau menyebutkan cawapres lebih awal. Contoh kalau Sandi yang diputuskan sebagai cawapres Mas Ganjar apa jaminan Golkar dengan Ridwan Kamil atau Airlangga Hartarto kemudian Erick Thohir dan nama-nama lain tidak pindah ke yang lain," pungkas dia.
