Deputi Strategi dan Kebijakan, Balitbang DPP Partai Demokrat Yan A. Harahap menyoroti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengaku dikejar waktu dalam upaya pencarian Harun Masiku.
Hal itu ditanggapi Yan Harahap melalui akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Yan Harahap menyinggung kinerja KPK terkait tersangka kasus dugaan suap Harun Masiku yang sampai saat ini masih jadi buronan.
"Apaaa? Sampai sekarang gak bisa nangkap Harun Masiku? 'Lemaaah'," ungkap Yan Harahap dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @YanHarahap, Jumat (7/7).
Sementara itu, dilansir dari Berita Satu, ternyata ada kekhawatiran KPK yang muncul terkait jika Harun Masiku mengganti identitasnya.
"Nah itu memang apa namanya, menjadi, ya kita, apa namanya, berpacu dengan itu," kata Direktur Penyidikan KPK, Brigjen Asep Guntur Rahayu.
Selain itu, sambung Asep, KPK juga khawatir Harun Masuki melakukan operasi wajah atau dikenal dengan istilah face off. KPK pun meminta bantuan publik jika menemukan keberadaan Harun Masiku.
"Misalkan face off ganti wajah, ya bisa memang, cuma ya itu tantangannya. Tantangan bagi kami. Kita harus mencoba secepatnya untuk mendapatkan dia. Mudah-mudahan dari rekam-rekan ataupun dari masyarakat yang memiliki informasi tolong bantu kami," kata Asep.
KPK sendiri mengaku sudah berupaya mencari keberadaan buronan Harun Masiku di Malaysia, namun hasilnya masih nihil.
"Terkait dengan saudara HM yang DPO ya, ini sekitar satu bulan yang lalu, tim kami kirim ke salah satu negara tetangga dan melakukan pengecekan karena memang ada informasi saudara HM itu di sana, ada di masjid, kami sudah cek di sana," tuturnya.
"Ada juga yang bilang dia itu ada di gereja, kita sudah cek di sana. Ada juga yang bilang tinggal di apartemen, kami sudah cek ke sana, di satu negara tetangga, tapi sampai saat ini belum ditemukan," sambungnya.
Lebih lanjut, Asep menyampaikan, KPK sempat mendapat laporan terkait ciri-ciri Harun Masiku di beberapa lokasi tersebut. Namun, saat dicek ternyata bukan Harun Masiku.
"Kita tanyakan ke orang-orang yang ada di situ, dan kita juga bekerja sama dengan aparat penegak hukum yang ada di sana. Kita diantar, jadi tidak ilegal, datang secara legal, bertemu dengan aparat penegak hukum di sana menyampaikan, karena memang juga informasi awalnya di sana," kata Asep.