Jubir PSI Sentil Sikap Demokrat dan PKS Soal Dugaan Korupsi BTS: Mereka Malah Diam

Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sigit Widodo, mengungkapkan rasa herannya dengan sikap dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan BTS 4G.

Adapun dua partai politik (parpol) tersebut yang menjadi oposisi pemerintahan tersebut, kerap berteriak paling keras jika ada kesalahan pemerintah apalagi yang berkaitan dengan korupsi anggaran.

Hal tersebut ditanggapi Sigit Widodo dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Sigit Widodo menyinggung sikap Partai Demokrat dan PKS yang paling keras berteriak jika pemerintah melakukan kesalahan.

"Kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah apalagi terkait korupsi anggaran, dua partai oposisi @PDemokrat dan @PKSejahtera biasanya yang paling keras teriak," ujar Sigit Widodo dikutip Suara Liberte dari akun Twitter pribadi miliknya @sigitwid, Senin (10/7).

Lebih lanjut, Sigit Widodo mengatakan bahwa saat munculnya dugaan kasus korupsi BTS yang saat ini terang benderang senilai Rp8 triliun tapi sikap kedua partai tersebut malah diam.

Sementara itu, diketahui bahwa dalam dugaan tersebut menyeret nama salah satu elite Partai NasDem, Johnny G Plate.

Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS saat ini berkoalisi dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) untuk Pilpres 2024.

Terpisah, Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon ikut angkat bicara mengenai penetapan tersangka Menkominfo Johnny G Plate oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Jansen mengatakan koalisi pendukung Anies Baswedan pro-pemberantasan korupsi.

"Pertama ini soal nilai-nilai ya, jadi nilai-nilai saya pribadi begitu, nilai-nilai Partai Demokrat, termasuk nilai-nilai koalisi perubahan, dan nilai-nilai Mas Anies begitulah ya, kami pro-pemberantasan korupsi," kata Jansen dalam diskusi Adu Perspektif detikcom bersama Total Politik.

Namun, menurut Jansen, tidak seharusnya penetapan Johnny sebagai tersangka dilakukan di tengah memanasnya tahun politik. Apalagi, lanjutnya, jika Kejagung sejatinya sudah mengantongi bukti yang ada jauh-jauh hari.

"Tapi kalau lah memang, sekali lagi, kalau memang kasus Johnny ini jauh-jauhari dulu Kejaksaan Agung misalnya sudah cukup buktinya menetapkan tersangka, harusnya dulu ditetapkan, bukan di tengah situasi tahun politik yang semuanya sudah jalan ini," tambahnya.

Jansen pun menilai penetapan tersangka ini akan memberi dampak bagi NasDem, khususnya dalam menghadapi Pemilu 2024. Sebab, publik, menurutnya, akan memandang kasus ini dari sudut pandang politik.

Sedangkan, PKS dalam merespons tersebut mengatakan bahwa sebagai partai yang berkoalisi dengan NasDem, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyebut Koalisi Perubahan tetap solid.

Bahkan pihaknya juga memuji sikap Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang memilih untuk menghormati proses hukum yang berjalan.

Ahmad Syaikhu meyakini, dengan sikap negarawan Surya Paloh, peristiwa yang menimpa Johnny G Plate tidak akan mengurangi soliditas Koalisi Perubahan.

"Insya Allah Koalisi Perubahan tetap solid dan tetap fokus pada proses pemenangan calon presiden Anies Baswedan," kata Syaikhu, Kamis (18/5/2023).

Lebih lanjut, kata Syaikhu, agenda-agenda Koalisi Perubahan akan terus berjalan setelah deklarasi bersama untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden.

"Agenda perubahan dengan mengusung Capres Anies Baswedan akan terus berjalan sesuai dengan kesepakatan yang telah dan terus kita matangkan di Koalisi Perubahan," papar Syaikhu.

Syaikhu mendoakan agar Partai Nasdem bisa melalui ujian ini dengan proses internal yang baik.