REGIONAL:
- Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI akan meninjau langsung konflik agraria di Sungai Bungur, Jambi.
- Konflik lahan land reform seluas 1.500 hektare dengan perusahaan sawit ini sudah berlangsung selama 25 tahun.
- BAM DPR RI berencana melakukan investigasi serta mediasi guna mencari penyelesaian permanen atas masalah tersebut.
Suara.com - Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI akan turun langsung ke Jambi untuk menindaklanjuti konflik agraria di Sungai Bungur yang telah berlangsung selama 25 tahun.
Konflik tersebut berkaitan dengan dugaan tumpang tindih penguasaan lahan land reform seluas 1.500 hektare oleh perusahaan kelapa sawit swasta. BAM DPR RI akan melakukan investigasi dan mediasi untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Wakil Ketua BAM DPR RI yang juga Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Adian Napitupulu, mengatakan persoalan yang berlangsung selama seperempat abad itu tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
"Kasus ini sudah berjalan seperempat abad tanpa penyelesaian yang berpihak pada keadilan rakyat. Lahan seluas 1.500 hektar yang seharusnya diperuntukkan bagi program land reform untuk kesejahteraan masyarakat, negara harus bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya terhadap rakyat" ungkap Adian di Komplek DPR RI, Rabu (9/9/2026).
BAM DPR RI dijadwalkan mengumpulkan data dan meminta keterangan dari sejumlah pihak, mulai dari manajemen perusahaan sawit, pemerintah daerah, BPN hingga perwakilan warga.
"Kami dijadwalkan akan segera turun langsung ke Jambi untuk melakukan investigasi dan mediasi di lapangan," tegas Panggah Susanto.
Rencana tersebut mendapat respons positif dari warga Sungai Bungur. Zuardiman yang hadir dalam RDPU bersama BAMS DPR RI berharap kunjungan tersebut menghasilkan penyelesaian permanen.
TERPOPULER