Kesenjangan digital antara perkotaan dan perdesaan masih lebar. Namun solusi untuk mengatasinya tidak bisa bersifat general, melainkan butuh solusi yang memperhatikan keragaman lanskap perdesaan.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Amira Natanegara menyatakan, pemerintah perlu memerhatikan keragaman kondisi daerah perdesaan. Untuk itu, pemenuhan kebutuhan dan arahan peta digital setiap daerah tidak dapat bersifat one-fits-all solution.
“Keberagaman ini didasari oleh sejumlah aspek atau faktor, yakni adanya perbedaan pada infrastruktur eksisting, perbedaan pada literasi dan kemampuan digital dan perbedaan pada kapasitas pemerintah daerah,” jelasnya.
Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya disparitas persentase individu yang menggunakan internet antar masyarakat kota dan desa dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017, hanya sejumlah 19,87% masyarakat desa yang terkoneksi internet. Sementara, 43,36% dari masyarakat kota sudah menggunakan jasa internet di tahun tersebut.
Peningkatan begitu pesat hingga mencapai 71,81% terjadi pada jumlah masyarakat kota yang terhubung internet di tahun 2021. Hal ini juga terjadi pada masyarakat desa hingga mencapai 49,30%. Sayangnya peningkatan ini tetap belum mendekati tingkat penetrasi internet di perkotaan.
Terdapat desa-desa yang berada di daerah tertinggal, terluar dan terdepan (daerah 3T) dan desa yang menghadapi kondisi ekstrim secara geografis dan spasial. Tantangan ini juga membuat pembangunan jaringan internet sulit dan membutuhkan biaya besar karena belum memadainya infrastruktur penunjang atau infrastruktur dasar, seperti jalan raya, listrik, dan sebagainya.
Sementara, terdapat desa-desa yang sudah lebih berkembang dari sisi infrastruktur dan penyediaan pelayanan publik. Fokus pemerintah pada desa-desa semacam ini sudah bisa beralih ke perluasan penetrasi internet dan pengadaan jasa internet yang terjangkau.
Infrastruktur eksisting menentukan gap antar daerah perdesaan dalam penyelenggaraan layanan Telekomunikasi, Informatika dan Komputer (TIK) dengan internet bandwidth dan speed yang berbeda pada lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan feasibility (dapat dilakukan) dan economic viability (menguntungkan secara ekonomi) masing-masing daerah.
Kemudian, tingkat literasi digital dan kemampuan digital antar daerah perdesaan juga berbeda. Perbedaan ini juga didasari atas tingkat pendidikan sumber daya manusia pada daerah tersebut.
Amira merekomendasikan beberapa hal untuk mempersempit kesenjangan digital kota dan desa. Yang pertama adalah dengan melakukan pendekatan partisipatori dengan merangkul Pemda dan local actors di tingkat desa untuk menjadi bagian dari decision-making ketika pemerintah pusat menyusun strategi transformasi digital menyasar pada daerah perdesaan.
Selanjutnya, pemerintah pusat menjadi fasilitator dan memberi pedoman bagi Pemda melalui forum terbuka, tidak semata mendelegasikan kepada Pemda. Melalui pendekatan partisipatori, pemangku kepentingan dapat menentukan bersama titik-titik lokasi prioritas yang membutuhkan penetrasi internet, teknologi TIK yang mumpuni, dan seberapa jauh perlu ditingkatkan literasi dan kemampuan digital sumber daya manusia di daerah tersebut.
Pendekatan partisipatori ini juga dapat diterapkan dengan penyelenggara telekomunikasi dan komunitas akar rumput dalam debottlenecking masalah spesifik yang ada di daerah sasaran. Luaran dari pendekatan ini dapat berupa roadmap masing-masing daerah yang terintegrasi dengan roadmap nasional yang memiliki perspektif nusantara.
Selain itu, local actors sebagai penerima program-program BAKTI juga perlu dilibatkan dalam mekanisme monitoring and evaluation dampak setelah pembangunan infrastruktur TIK untuk mengukur efektivitas dari program serta menentukan rencana kelanjutannya.
Aplikasi Permohonan Akses Telekomunikasi dan Informasi (PASTI) untuk melakukan permohonan dari masyarakat dan pemerintah daerah akan kebutuhan akses internet, BTS, satelit dan fiber optik dapat didayagunakan sebagai platform pengumpulan feedback kepada BAKTI dalam rangka evaluasi program.
TERPOPULER
