"Di pemerintah pusat sampai dengan hari ini belum ada yang mengurusi perkotaan. Pedesaan sudah, perkotaan tidak. Bahkan, kementerian mengurusi perkotaan tidak ada," kata Anies pada Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis (13/7).
Dilansir dari CNN, Anies berpendapat tak adanya badan khusus perkotaan berdampak pada ketimpangan pembangunan di kota. Menurutnya, ada pembangunan kota yang sudah baik, ada pula yang sangat kurang.
Ia menilai seharusnya ada instansi khusus yang membuat standar pembangunan perkotaan. Mulai dari standar pengelolaan sampah hingga penyediaan kebutuhan air bagi warga.
"Tidak diperhatikan sebagai sebuah klaster khusus kawasan perkotaan sehingga kementerian-kementerian itu program-programnya tidak terkoordinir untuk perkotaan, tetapi kalau pedesaan ada kementeriannya," ujarnya.
Badan itu, kata Anies, juga berperan sebagai perwakilan pemerintah kota di tataran pusat. Dia menyebut badan ini mengadvokasi kepentingan-kepentingan pemerintah kota kepada pemerintah pusat.
"Sudah saatnya kami rasa perlu ada, apa pun namanya, badan yang mengurusi perkotaan sehingga kota-kota ini ada advokatnya di tingkat nasional," tutupnya.
