Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan berulangnya kebocoran data harus menjadi perhatian pemerintahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Hal ini menyusul adanya dugaan kebocoran data dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Sejumlah 337.225.465 data yang dijual di darkweb cukup lengkap mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, status pernikahan, nomor akta nikah dan nomor akta cerai, peningkatan tanggal nikah/tanggal cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, NIK ibu, NIK ayah, nama lengkap ibu, nama lengkap ayah.
“Kebocoran data yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukan hacker telah menemukan kelemahan yang sama diberbagai server data pemerintah sehingg harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali,” kata Sukamta, seperti dalam keterangan tertulisnya yang dilansir Rabu (19/7).
Ia tak ingin melihat penanganan kasus kebocoran data yang satu ini berakhir seperti yang sebelumnya, tidak jelas hasil dan tindak lanjutnya. Pemerintah harus bersikap tegas.
“Kasus kebocoran data ini harus dijelaskan pemerintah kepada publik mulai dari proses penanganan, tindak lanjut pencegahan dan penindakan hukum. Apabila masih seperti kasus-kasus sebelumnya di mana kebocoran data 34 passpor, 3,2 miliar data dari Aplikasi Peduli Lindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi 1,3 miliar tidak jelas prosesnya dan pencegahanya maka lembaga-lembaga pengelola data ini under capacity,” pungkasnya.
Selain itu, pemerintah harus mengantisipasi dampak dari kebocoran data ini. Jika tak ditangani dengan baik, bukan tidak mungkin pemerintah kehilangan kepercayaan masyarakat terkait soal keamanan data.
“Ketika publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyimpan data setelah data paspor di pusat data nasional bobol, data dukcapil juga bocor maka ke depan segala hal mengenai pengumpulan data pemerintah akan mengalami penentangan jika tidak ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem keamanan. Kami juga memperkirakan setelah data bocor berbagai penipuan memanfaatkan data digital ini akan meningkat,” tegas Sukamta.
Sebelumnya data dukcapil dan paspor, 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, data SIM Card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome
Baca Juga: Misi Di Balik Kedatangan Budiman Sudjatmiko Ke Kartanegara: Bujuk Prabowo Jadi Duet Ganjar?
