Direktur Eksekutif Charta Politik Yunarto Wijaya mengungkapkan adanya konflik kepentingan atau conflict of interest dalam pemilihan calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya.
"Pada konteks penentuan nama cawapres itu conflict of interest masing-masing partai bisa terjadi," kata Yunarto dalam keterangannya, dikutip Liberte Suara, Jumat (18/8/2023).
Bahkan, ujar Yunarto, dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar ke Partai Gerindra cenderung mempersulit dalam mencari dan memilih cawapres Prabowo.
PKB sendiri, lanjut dia, memiliki kontrak politik yang lebih dahulu dengan Gerindra sehingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar juga menjadi penentu dalam koalisi.
"PKB misalnya masih berpegang pada piagam Sentul, yang menempatkan Cak Imin sebagai penentu. Dan Cak Imin sudah mengatakan 'saya hanya akan mengikuti keputusan Muktamar (PKB), bahwa saya akan menjadi cawapres,” jelas Yunarto.
Pengamat politik itu juga menerangkan posisi tawar Golkar dalam menentukan cawapres bagi Prabowo. Ia meyakini Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) jadi alasannya.
“Munas dan Rapimnas itu memutuskan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menjadi capres atau cawapres,” ungkap dia.
Sementara itu, Gerindra dan Prabowo juga dihadapkan dengan PAN yang pasti akan menyodorkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres 2024.
"PAN misalnya yang katakanlah sudah menyebutkan statement, Erick Thohir sebagai cawapres," pungkas Yunarto.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gerindra Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengungkapkan peluang cawapres Prabowo dari luar parpol koalisi masih memungkinkan.
"Semua tergantung pak Prabowo dan para Ketum," katanya kepada wartawan, Rabu (16/8/2023).
Ia pun menyerahkan keputusan final cawapres ke Prabowo dan parpol koalisi.
"Pak Prabowo pun sudah menyampaikan, beliau enggak pernah menutup kemungkinan itu gitu lho," ucapnya.
TERPOPULER
