Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini kembali memberikan tugas baru untuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Ia diminta untuk memimpin penanganan polusi udara dalam wilayah dari DKI Jakarta.
Hal ini rupanya banyak dikritik oleh sejumlah elemen masyarakat, banyak yang menilai bahwa presiden seperti mengistimewakan sosok itu karena memberikan sejumlah tugas maupun jabatan untuk Luhut.
Namun hal berbeda dilontarkan oleh Elite Partai Solidaritas Indonesia, William A. Sarana. Dirinya mengatakan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang wajar dilakukan oleh Jokowi.
"Banyak yang kritik: Luhut lagi Luhut lagi, mentri segala urusan, bla-bla. Ini wajar! Karena dia Menko yang membawahi tujuh Mentri," ungkap dari @willsarana, dilansir pada Rabu (30/8).
Alasannya adalah karena pejabat negara tersebut adalah seseorang yang memang memiliki wewenang secara tidak langsung untuk menangani hal itu.
"Dalam konteks polusi udara memang masuk dalam kewenangan Luhut khususnya dengan Mentri Lingkungan Hidup dan Dishub," jelasnya.
