Suara.com - Sebanyak 273 desa wisata ditargetkan sudah dibangun di Nusa Tenggara Timur pada 2018, demikian kata Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parektif) Nusa Tenggara Timur Marius Ardu Jelamu, di Kupang, Sabtu (2/5/2015).
Marius mengatakan hingga 2014 lalu NTT baru mempunyai 73 desa wisata. Penambahan jumlah desa wisata tersebut, merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat NTT, khususnya yang ada di pedesaan.
Karena itu pemerintah berkeyakinan bahwa desa wisata akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor lainnya dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
"Secara otomatis, langkah ini akan menjadi lokomotif untuk menggerakkan sektor lainnya," kata Marius.
Desa-desa wisata saat ini antara lain desa wisata Wae Sano, Cunca Lolos, dan Liang Dara di Kecamatan Sano Nggoang, Manggarai. Kemudian desa wisata Labuan Bajo, Komodo, Pasir Panjang, Desa Batu Cermin di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat.
Selanjutnya Desa Satarlenda, Kecamatan Satarmese, Kabupaten Manggarai dan Desa Nangalabang, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, serta desa wisata perkampungan tradisional Bena di Kabupaten Ngada dan perkampungan tradisional Boti di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Berikut Desa Oebelo dengan obyek wisata pembuatan alat musik tradisional Sasando dan Oelnasi dengan obyek wisata agro dan pemancingan serta Desa Manusak dengan obyek wisata agro dan wisata alam di Kabupaten Kupang.
Selanjutnya desa Lede Unu dengan obyek wisata perkampungan adat dan Desa Kujiratu dengan obyek wisata situs Kujiratu di Kabupaten Sabu Raijua, Desa Maritaing dengan wisata alam dan bahari serta Desa Marisa dengan obyek wisata bahari di Kabupaten Alor.
Selain itu ada empat desa wisata di Kabupaten Lembata yang juga mendapat dukungan program desa wisata. Keempatnya adalah Desa Atawai di Kecamatan Nagawutung dengan obyek wisata air terjun Lodowawo, Desa Atakore dengan dapur alam budaya, Desa Lamalera dengan obyek wisata penangkapan ikan paus secara tradisional dan Desa Laranwutun dengan wisata bahari.
Marianus juga mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah memikirkan pembangunan infrastruktur untuk mendukung desa-desa wisata wilayah kepulauan NTT itu.
"Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sendiri sudah mengusulkan kepada Bappeda terkait program lintas SKPD dan ini sudah dibahas juga di forum SKPD," ujar Marianus.
Ia mengatakan, pembangunan jalan dan jembatan ataupun infrastruktur lainnya seperti air bersih pada obyek-obyek wisata sesungguhnya bukan domain Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Pembangunan infrastruktur merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Pekerjaan Umum, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam APBD tahun anggaran 2014 mengalokasikan dana hibah sebesar Rp2,5 miliar untuk mendukung program desa wisata di provinsi kepulauan itu.
"Dana tersebut akan disalurkan kepada 50 desa wisata, masing-masing desa akan mendapat alokasi dana sebesar Rp50 juta," tambah Marianus.
Ia menjelaskan, dana yang dialokasikan untuk desa-desa wisata itu akan dimanfaatkan untuk mengairahkan usaha-usaha ekonomi masyarakat di desa-desa wisata. (Antara)
TERPOPULER
