Suara.com - Selama pandemi Covid-19, Gubernur DIY Jogjakarta Sultan Hamengkubuwono X tidak memerintahkan hotel dan restoran untuk tutup dan tidak boleh beroperasi.
Menurut Sultan, hotel dan restoran yang tutup tidak lepas dari inisiatif kesadaran pihak pengelola mencegah penyebaran virus corona meluas.
"Kami punya kebijakan, kami di Jogja ini tidak pernah menutup hotel, rumah makan, maupun tempat lain yang dikunjungi. Hanya mereka menutup diri karena adanya pandemi," ungkap Sultan dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kamis (26/11/2020).
Menurut Sultan, jika pihak hotel dan restoran merasa sudah tidak kuat untuk menutup hotel dan rumah makannya, dan merasa harus kembali beroperasi, pihak keraton juga tidak pernah membatasi.
"Setelah 3 bulan mereka ingin buka, koordinasi dengan kami, ya kami persilahkan, bagi kami tidak akan masalah. Karena kalau tidak (dibuka), ekonomi tidak akan tumbuh," ungkap Sultan.
Satu hal terpenting yang selalu diultimatum Sultan adalah patuh terhadap prosedur protokol kesehatan. Selebihnya, urusan teknis di lapangan Sultan juga akan menyerahkan tanggung jawab kepada pengelola, dalam hal ini Perhimpunan Hotel dan Resto dan Indonesia (PHRI) maupun Association Of The Indonesian Tours & Travel Agencies (ASITA).
"Aspek teknis perhotelan dan rumah tangga, yang tanggung jawab PHRI dan ASITA," terang Sultan.
"Misalnya di kolam renang luas berapanya. Jika diperbolehkan berenang, maksimal berapa orang yang berada di dalam kolam, tidak boleh lebih. Teknis itu bukan wewenang gubernur, tapi yang mengatur asosiasi, dan yang memberikan sertifikasi," sambungnya.
Sultan juga cukup salut dengan beberapa pelaku hotel dan tempat yang memilih menutup toko atau tidak menerima tamu saat pandemi, khususnya apabila pengelola belum bisa memenuhi persyaratan protokol kesehatan di tempat usahanya.
"Karena pihak hotel merasa kalau ada yang positif, dia harus kembali ke nol lagi, ini yang coba dihindari," tutupnya.
TERPOPULER
